DPRD Surabaya: Paket Peralatan di 153 Kelurahan untuk Atasi Banjir

SURABAYA — DPRD Kota Surabaya merekomendasikan agar seluruh 153 kelurahan memiliki satu paket peralatan dasar untuk mendukung normalisasi saluran air. Rekomendasi itu disampaikan dalam rapat Panitia Khusus Pengendalian dan Penanggulangan Banjir DPRD Surabaya, Senin (3/8/2026), dengan tujuan mempercepat penanganan dan mengurangi ketergantungan pada laporan warga.

Rekomendasi peralatan di tingkat kelurahan

Ketua Pansus, Sukadar, mengatakan penanganan banjir perlu beralih dari reaktif menjadi preventif melalui normalisasi berkala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan peralatan, sehingga pembersihan saluran sering terlambat saat peralatan harus dipindah-pindah.

"Menurut kajian akademik yang disampaikan Prof. Dr. Rusdianto Sesung, pembiayaan pengendalian banjir dapat bersumber dari APBD. Anggaran tersebut tidak hanya untuk operasional, tetapi juga pembelian peralatan agar penanganan banjir lebih efektif,"

Pansus mengusulkan paket peralatan dasar untuk setiap kelurahan agar intervensi dapat dilakukan cepat dan terkoordinasi.

• Jack hammer
• Sekop dan alat manual pembersihan
• Perlengkapan pelindung diri dan pendukung lainnya

Skema alokasi alat berat dan estimasi anggaran

Pansus mengusulkan agar alat berat seperti mini excavator ditempatkan di tingkat kecamatan. Langkah ini dimaksudkan agar mobilisasi alat lebih efisien sesuai kebutuhan lokasi.

Berdasarkan perhitungan Pansus, kebutuhan anggaran untuk penyediaan paket dasar sekitar Rp15 juta per kelurahan. Untuk 153 kelurahan, total kebutuhan diperkirakan sekitar Rp1,4 miliar. Pansus menilai APBD Surabaya mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Jadwal normalisasi dan peran warga

Pansus juga merekomendasikan normalisasi saluran dilakukan secara terjadwal, bukan hanya merespons aduan. Rekomendasi itu mencakup pelaksanaan normalisasi besar setiap tiga tahun di seluruh wilayah kota.

"Jika normalisasi dilakukan di seluruh kota, peralatan tidak boleh terpusat di satu lokasi. Selama ini alat harus berpindah-pindah sehingga masyarakat sering menunggu lama,"

"Kami ingin ada timeline yang jelas. Setiap tiga tahun dilakukan normalisasi besar di seluruh Surabaya. Setelah satu siklus selesai, dimulai kembali dari awal agar kegiatan ini terus berjalan,"

Pansus menekankan bahwa keberhasilan pengendalian banjir juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Langkah sederhana seperti kerja bakti dan tidak membuang sampah ke drainase dapat memperpanjang manfaat normalisasi.

Rekomendasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian banjir agar penanganan lebih cepat, terencana, dan berkelanjutan.