Menkes Targetkan Penyerapan Anggaran Kemenkes di Atas 95%

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan mencapai lebih dari 95 persen. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI pada Senin, 20 Juli 2026, dengan janji memperbaiki tata kelola dan menyederhanakan proses administrasi untuk mempercepat penyerapan.

Langkah percepatan penyerapan

Budi mengatakan pemerintah akan mempercepat penyerapan terutama dari pinjaman luar negeri yang selama ini terhambat oleh prosedur pengadaan. Ia menyebut perlu penyederhanaan proses administrasi agar dana dapat segera digunakan untuk program kesehatan.

Upaya perbaikan meliputi revisi tata kelola anggaran dan langkah koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait. Dengan demikian, kementerian berharap pelaksanaan program rutin menjadi lebih efisien dan mendorong realisasi anggaran.

Harapan target 95 persen

Dalam rapat tersebut Menkes menegaskan target serapan anggaran yang ambisius. Ia menyatakan dukungan dari legislatif dan upaya bersama untuk mencapai angka itu.

“Harapan kami kalau bisa pencerapan anggaran Kemenkes itu selalu di atas 95 persen, saya inginnya itu. Kita sudah berjuang mendapatkan ini bersama-sama dengan Komisi 9, sudah mengambil jatahnya orang lain gitu kan,”

Budi juga menegaskan akan meningkatkan keterbukaan komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperbaiki disiplin pengelolaan anggaran.

“Nah sampai saat ini kita ke depannya juga mau lebih terbuka dengan kementerian keuangan,”

Masalah anggaran diblokir

Salah satu hambatan nyata yang disebut Menkes adalah status pemblokiran anggaran. Ia berharap keputusan terkait pemblokiran dapat diputuskan paling lambat pada bulan September agar alokasi yang tersedia dapat segera digunakan.

Kepastian tersebut dinilai penting agar Kemenkes bisa fokus menjalankan program tanpa terganggu ketidakpastian pendanaan.

Respons Komisi IX dan rekomendasi pagu 2027

Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, mengakui keterlambatan penyerapan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kementerian karena adanya pemblokiran anggaran. Namun ia meminta praktik pemblokiran tidak berulang karena berdampak langsung pada layanan kesehatan masyarakat.

Charles juga meminta Kemenkes menyusun pagu anggaran 2027 yang lebih besar. Tujuannya untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah (TKD).

Implikasi dan prospek

Jika target penyerapan di atas 95 persen tercapai, dampaknya dapat berupa peningkatan kinerja program kesehatan dan layanan publik yang lebih lancar. Namun realisasi ambisius itu bergantung pada penyelesaian masalah pemblokiran dan penyederhanaan prosedur pengadaan. Kemenkes dan DPR akan memantau perkembangan hingga keputusan pemblokiran diambil pada September mendatang.