Baliho Tolak Tambang di Samadua Dirusak, DPRK Kecam

Tapaktuan — Penolakan terhadap rencana tambang emas di Kecamatan Samadua, Aceh Selatan, kembali memanas setelah sejumlah baliho yang dipasang warga dilaporkan dirusak orang tak dikenal pada Minggu (8/11) malam. Ketua DPRK Aceh Selatan, Hj. Rema Mishul Azwa SE Ak, mengecam perusakan itu dan mendesak pemerintah merespons aspirasi warga agar situasi tidak memicu konflik.

Peristiwa dan reaksi DPRK

Menurut Rema, perusakan baliho bukan masalah sepele karena penolakan tambang telah berlangsung lama dan berulang kali disuarakan warga. Ia meminta semua pihak menahan diri dan menghentikan provokasi yang bisa memperkeruh suasana.

Kami mengecam keras tindakan perusakan baliho tolak tambang emas di Kecamatan Samadua oleh oknum tidak dikenal. Jangan ada provokasi yang justru memancing kericuhan hingga berpotensi menimbulkan pertumpahan darah di Samadua. Semua pihak harus menghormati dan menghargai aspirasi masyarakat.

Aksi warga dan titik pemasangan baliho

Warga dari 28 gampong yang tergabung dalam empat kemukiman memasang baliho penolakan pada Jumat (6/11) di sembilan titik. Pemasangan itu merupakan bagian dari upaya menegaskan permintaan penghentian proses perizinan dan penolakan aktivitas pertambangan.

• Gunung Ketek
• Madat
• Alur Simerah
• Air Sialang
• Batu Kasik Putih
• Ladang Kasik Putih
• Batee Tunggai
• Jilatang
• Ujung Tanah

Namun dua hari setelah pemasangan, beberapa baliho dilaporkan dirusak di sejumlah titik, termasuk sepanjang jalan nasional dan kawasan Gunong Ribe, Gampong Jilatang, serta Batee Tunggai.

Kami masyarakat kompak turun. Tuntutannya tetap sama. Kita tetap ingin proses perizinan ini berhenti. Kemudian, tidak ada proses tambang di Kecamatan Samadua.

Data izin dan luas wilayah

Penolakan warga ditujukan pada dua perusahaan pemegang IUP. Berdasarkan dokumen perizinan yang dihimpun, kedua perusahaan tersebut memegang wilayah izin luas yang mencapai hampir 1.500 hektare.

Tuntutan, imbauan, dan prospek penyelesaian

Rema mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Pemerintah Aceh untuk segera merespons tuntutan warga dan memberikan kejelasan terhadap proses perizinan kedua perusahaan itu. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak membiarkan masalah berlarut tanpa solusi, mengingat aspirasi telah disampaikan melalui petisi, pertemuan, dan audiensi yang sempat berakhir ricuh.

Dengan total wilayah izin kedua perusahaan mencapai sekitar 1.491,4 hektare, potensi konflik sosial tetap besar jika tidak ada langkah mediasi yang transparan dan cepat. Warga menuntut penghentian proses perizinan dan penolakan kehadiran aktivitas tambang di Samadua.

Ke depan, pemerintah daerah dan pihak terkait perlu melakukan dialog terbuka dengan masyarakat untuk meredam ketegangan dan mencari solusi yang menghormati aspirasi warga serta aturan perizinan yang berlaku.