Bupati Batubara Koordinasi dengan BBWS Sumut untuk Perkuat Irigasi

Bupati Batubara, Dr. H Baharuddin Siagian SH M.Si CLA, melakukan kunjungan ke Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumut di Medan pada Senin (14/9) untuk memperkuat infrastruktur irigasi. Kunjungan itu dimaksudkan guna membahas kebutuhan penanganan dan pengoptimalan sejumlah Daerah Irigasi penting di Kabupaten Batubara demi mendukung ketahanan pangan.

Koordinasi dengan BBWS Sumut

Pertemuan antara Pemkab Batubara dan BBWS Sumut fokus pada perencanaan peningkatan jaringan irigasi. Bupati menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar perbaikan infrastruktur berjalan terpadu dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan itu, dibahas kondisi teknis sejumlah saluran dan kebutuhan prioritas untuk memastikan distribusi air irigasi pada musim tanam.

Fokus pada tiga Daerah Irigasi

Pihak daerah menyoroti tiga Daerah Irigasi yang dianggap strategis untuk peningkatan produktivitas pertanian. Ketiganya menjadi fokus koordinasi dengan BBWS Sumut:

• Daerah Irigasi Perkotaan
• Daerah Irigasi Cinta Maju
• Daerah Irigasi Simanggar

Optimalisasi pada daerah-daerah ini diharapkan memperbaiki ketersediaan air bagi lahan pertanian dan mengurangi kerentanan petani terhadap kekeringan atau kekurangan pasokan air.

Dampak terhadap ketahanan pangan

Bupati Baharuddin menegaskan hubungan langsung antara kualitas jaringan irigasi dan tingkat produksi pertanian. Dengan sistem irigasi yang optimal, kata dia, pengelolaan lahan dapat lebih efisien dan berkelanjutan.

"Ini bagian dari upaya kita mendukung program Bapak Presiden dalam mewujudkan ketahanan pangan. Jika ketahanan pangan ingin maksimal, maka irigasi juga harus maksimal,"

Perbaikan sumber daya air juga diharapkan membuka peluang bagi peningkatan luas tanam dan stabilitas produksi pangan di kabupaten.

Langkah ke depan

Pemkab Batubara menyatakan akan melanjutkan komunikasi dan koordinasi baik dengan BBWS Sumut maupun instansi tingkat provinsi dan pusat. Langkah-langkah yang disepakati meliputi survei teknis, prioritas perbaikan, dan pembahasan skema pendanaan yang diperlukan untuk pekerjaan fisik.

Dengan upaya ini, pemerintah daerah menargetkan agar manfaat perbaikan irigasi segera dirasakan oleh petani, serta berkontribusi pada pencapaian stabilitas pasokan pangan di wilayah terkait.