BPODT Bungkam soal Pengembangan Wisata di Humbahas
Doloksanggul, Humbahas — Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) enggan berkomentar ketika ditanya soal rencana pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kejadian berlangsung saat perwakilan BPODT menghadiri acara Pesona Humbahas 2026 pada Rabu, 22 Juli.
Perwakilan BPODT tak beri penjelasan
Direktur Destinasi Pariwisata BPODT, yang bertindak sebagai Plt., memilih tidak menjawab pertanyaan wartawan di sela acara. Ia menyatakan bahwa kehadirannya hanya untuk menghadiri festival dan bukan untuk membahas pengembangan kawasan.
"Kehadiran saya di sini hanya untuk menghadiri acara Pesona Humbahas 2026. Terkait informasi pengembangan wisata bukan kapasitas saya,"
Sebelum meninggalkan lokasi, perwakilan BPODT sempat meninggalkan arena menggunakan mobil dinas. Sikap itu menimbulkan tanda tanya terkait peran BPODT—instansi yang dibentuk di bawah Kementerian Pariwisata untuk merencanakan dan mengelola Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.
Bupati: perlunya sinergi semua pihak
Bupati Humbahas, Oloan Paniaran Humbahas, pada kesempatan yang sama menegaskan bahwa pengembangan pariwisata membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Ia meminta dukungan dari pimpinan OPD, camat, hingga kepala desa.
"Pimpinan OPD lintas instansi, camat dan kepala desa agar memberikan perhatian dan berkontribusi memajukan potensi wisata,"
Menurut Bupati, partisipasi masyarakat juga krusial. Ia menekankan aspek kebersihan, keamanan, ketertiban, keramahan, serta pelestarian budaya dan lingkungan sebagai wajah daerah.
Potensi dan harapan pengembangan
Humbahas memiliki sejumlah modal pariwisata, antara lain alam yang indah, budaya yang kaya, ragam kuliner, serta masyarakat yang kreatif. Bupati menilai, bila dikelola bersama, potensi tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong kesejahteraan lokal.
- Pemerintah daerah dan OPD
- Masyarakat dan pelaku usaha
- Komunitas seni dan budaya
- Dunia pendidikan dan media
Ia menegaskan kembali bahwa sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk menjadikan pariwisata sebagai penggerak ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Implikasi dan langkah selanjutnya
Sikap enggan berkomentar dari BPODT memunculkan kebutuhan klarifikasi mengenai peran lembaga itu dalam rencana pengembangan lokal. Sementara itu, pemerintah daerah terus mendorong langkah bersama untuk memetakan program prioritas dan pelibatan komunitas.
Ke depan, publik menanti penjelasan resmi dari BPODT soal skema pengelolaan dan investasi di Humbahas agar rencana pengembangan pariwisata berjalan terkoordinasi dan transparan.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Pemprov Sumut Rampungkan PA untuk Usulan Megalitik Nias Selatan ke UNESCO
Pemprov Sumut menyelesaikan dokumen PA untuk mengusulkan kawasan megalitik Nias Selatan ke UNESCO; dokumen d...
Pemkab Tapanuli Utara Salurkan Rp137,5 Juta Bantuan Sosial Tunai
Pemkab Tapanuli Utara menyalurkan bantuan sosial tunai Rp137,5 juta untuk pengobatan dan perbaikan rumah kor...
Polrestabes Medan Tangkap Empat Pelaku Begal Bersenjata
Polrestabes Medan menangkap empat pelaku komplotan begal bersenjata di Percut Seituan; korban TSF kehilangan...
Menko Yusril Tinjau Showroom Dekranasda Aceh Besar
Menko Yusril dan istri mengunjungi Showroom Dekranasda Aceh Besar pada 5 November untuk meninjau dan mengapr...
Aceh Besar Gelar Retret Keuchik untuk Perkuat Pemerintahan Gampong
Aceh Besar menggelar retret 8-11 Nov di Jantho bagi 234 keuchik untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat...
Kapolres Binjai Jadi Khatib Salat Jumat, Tegaskan Bahaya Narkoba
Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda menjadi khatib Salat Jumat di Masjid Raya Binjai (6/11), mengingatkan...