Menko Polkam: Pengawalan Aspirasi di Jakarta Untuk Antisipasi Penyusup
Jakarta, 27 Agustus 2026 — Pemerintah menguatkan pengamanan penyampaian aspirasi masyarakat di beberapa titik Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026. Langkah itu melibatkan TNI, Polri, dan peran aktif masyarakat untuk memastikan aksi berjalan aman, tertib, dan tidak diganggu pihak luar.
Tujuan pengamanan dan lokasi
Pengawalan dilaksanakan agar warga bisa menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR dengan lancar. Pengamanan berskala gabungan disebar di titik-titik strategis ibu kota untuk melindungi peserta aksi dan mencegah gangguan yang bisa mengganggu ketertiban umum.
Pernyataan Menko Polkam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan pengawalan bertujuan memfasilitasi penyaluran aspirasi sekaligus mencegah intervensi pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia menyampaikan penjelasan tersebut usai mengikuti olahraga jalan santai di Plataran Gelora Bung Karno, Jakarta.
"Jajaran Polda dan Kodam serta masyarakat banyak akan bahu-membahu menjaga dan mengawal masyarakat kita yang akan menyampaikan aspirasinya ke DPR. Kita kawal supaya aspirasi ini tersalurkan dengan baik, diterima pula oleh anggota DPR dengan bagus,"
Djamari mengulangi bahwa hak menyampaikan aspirasi dijamin, sehingga tugas aparat dan masyarakat adalah memberikan perlindungan agar proses tersebut berjalan tertib dan aman.
Sinergi aparat dan masyarakat
Menurut Djamari, sinergi antara Polri, TNI, dan elemen masyarakat menjadi kunci menjaga kondusivitas ibu kota selama penyampaian aspirasi berlangsung. Pengamanan diarahkan untuk melindungi peserta aksi sekaligus mencegah munculnya kerusuhan atau gangguan ketertiban.
"Kita ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR, kita lindungi, kita kawal, supaya bulat masuk ke sana dan tidak ada yang mengganggu,"
Ia menambahkan bahwa pengaturan rute, titik kumpul, dan koordinasi lapangan dilakukan agar acara berjalan tertib tanpa insiden yang tidak diinginkan.
Harapan dan tindak lanjut
Djamari berharap aksi berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Ia juga berharap aspirasi yang disampaikan dapat diterima DPR dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
"Setelah nanti diterima, mudah-mudahan apa yang diterima DPR bisa ditindaklanjuti dan ditanggapi oleh anggota DPR terkait keinginan-keinginan dan aspirasi masyarakat," kata Djamari.
Pengamanan gabungan ini menunjukkan pendekatan preventif pemerintah untuk menjaga keteraturan publik saat hak konstitusional warga dilaksanakan. Ke depan, kepolisian dan unsur terkait diperkirakan akan tetap memantau situasi demi menjaga ketenteraman umum selama aksi berlangsung.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Polisi Kerahkan 18.504 Personel Amankan Aksi di Jakarta Pusat
Polisi mengerahkan 18.504 personel untuk mengamankan aksi aspirasi di Jakarta Pusat, 27 Agustus 2026, dengan...
DPR Nilai Pelaksanaan Haji 2026 Membaik, Layanan Ini Masih Dievaluasi
DPR menilai haji 2026 lebih baik; apresiasi visa dan kartu nusuk 100%. Timwas minta perbaikan transportasi,...
Kebakaran di Semeru, 170 Pendaki Terjebak di Ranu Kumbolo
Kebakaran di Blok Ranu Kembang, Gunung Semeru membuat 170 pendaki di Ranu Kumbolo harus dievakuasi; jalur pe...
Atasi Krisis Sampah Bekasi: PSEL, Pirolisis, dan Pemilahan Rumah Tangga
Pemerintah dorong solusi terpadu di Bekasi: pemilahan rumah, PSEL untuk 1.500 ton/hari, dan pirolisis untuk...
ESDM Siapkan 48 Genset untuk Puskesmas di 7 Kabupaten NTT
ESDM kirim 48 genset untuk puskesmas di tujuh kabupaten NTT guna menjaga layanan kesehatan selama tanggap da...
Gempa NTT: Korban 105 Meninggal, 1.678 Luka, 179.037 Pengungsi
BNPB: hingga 26 Agustus 2026 tercatat 105 meninggal, 1.678 luka, dan 179.037 pengungsi pascagempa besar di F...