DPR Nilai Pelaksanaan Haji 2026 Membaik, Layanan Ini Masih Dievaluasi

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai pelaksanaan haji 2026 secara umum lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis, 27 Agustus 2026, ketika Tim Pengawasan Haji (Timwas) memberi apresiasi sekaligus menyampaikan rekomendasi perbaikan layanan.

Apresiasi capaian operasional

Timwas memuji beberapa capaian teknis penyelenggaraan. Proses penerbitan visa jemaah berhasil diselesaikan jauh sebelum batas waktu, dan distribusi kartu nusuk mencapai 100 persen di seluruh embarkasi.

Layanan fast track keimigrasian juga dinilai memberikan kemudahan dan kenyamanan nyata bagi jemaah. Timwas menyoroti dedikasi, solidaritas, dan kedisiplinan petugas selama pelaksanaan ibadah haji.

“Pelaksanaan layanan fast track keimigrasian di seluruh embarkasi haji terbukti memberikan kemudahan dan kenyamanan nyata bagi jemaah haji. Timwas DPR RI juga mengapresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan pelayanan, solidaritas para petugas ibadah haji tahun 2026,” ujar Cucun.

Rekomendasi perbaikan layanan

Meski banyak kemajuan, Timwas memberi sejumlah rekomendasi perbaikan. Pertama, metode perekrutan dan pelatihan petugas perlu diperluas, termasuk petugas kloter dan petugas haji daerah supaya kualitas layanan merata.

Timwas juga menyarankan pemerintah menjaga batas maksimal empat jemaah per kamar untuk memastikan kesetaraan dan kenyamanan. Selain itu, ketepatan waktu distribusi makanan siap saji harus diperbaiki dengan mitigasi ketat terhadap hambatan logistik di lapangan.

“Memperbaiki ketepatan waktu distribusi ketika menyampaikan logistik makanan siap saji dengan melakukan mitigasi ketat terhadap potensi hambatan distribusi di lapangan. Yang ketiga memberikan prioritas armada transportasi yang ramah lansia dan penyandang disabilitas secara menyeluruh untuk menjamin kenyamanan seluruh jemaah,” kata Cucun.

Ketersediaan medis dan fasilitas pendukung

Timwas menekankan ketersediaan sarana medis yang memadai. Ambulans, kursi roda, dan pasokan obat-obatan diminta tersedia secara terukur dan proporsional untuk menanggung kebutuhan jemaah.

Selain itu, fasilitas dan layanan di Armuzna didorong ditingkatkan minimal setara paket kelas C demi keselamatan dan kenyamanan jemaah. Pelaksanaan pemeriksaan istitha'ah kesehatan juga diminta diperketat agar keterangan kesehatan yang diterbitkan lebih tertib.

Catatan fiskal: penetapan BPIH

Timwas mengingatkan agar penentuan BPIH dilakukan dengan kehati-hatian. Pertimbangan dinamika geopolitik global, fluktuasi harga avtur, dan pergerakan nilai tukar menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam penghitungan biaya penyelenggaraan haji.

Kesimpulannya, DPR memberi penilaian positif atas pelaksanaan haji 2026 namun menekankan perlunya tindakan perbaikan berkelanjutan pada aspek pelatihan petugas, logistik, transportasi ramah disabilitas, ketersediaan medis, dan perumusan biaya haji. Rekomendasi Timwas diharapkan menjadi pijakan bagi kementerian terkait untuk meningkatkan kualitas layanan pada musim haji berikutnya.