Pengamanan Aksi Dinilai Lebih Humanis, Aparat Diapresiasi

Jakarta, 27 Agustus 2026 — Pengamanan unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR/MPR RI dinilai lebih humanis dan mendapat apresiasi dari aktivis. Aksi berlangsung aman dan kondusif, dengan penempatan aparat yang diklaim membantu penyampaian aspirasi secara tertib.

Apresiasi dari aktivis

Aktivis nasional dan Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama, menyatakan pendekatan aparat pada aksi kali ini berbeda dibanding tahun lalu. Menurutnya, pengamanan berjalan dengan sikap yang lebih manusiawi sehingga peserta dapat berunjuk rasa secara damai.

“Berbeda dengan tahun lalu, aksi Agustus tahun ini pengamanan berjalannya aksi perlu diapresiasi,”

Sandri menilai kerja aparat membantu menciptakan suasana yang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat tanpa gangguan berarti. Ia mengajak publik memberi penghargaan kepada petugas yang mengawal jalannya demonstrasi secara damai.

Koordinasi komando dan peta situasi

Kepala polisi, pejabat Polda, Kepala BIN, dan jajaran terkait disebut terlibat dalam pemetaan situasi lapangan. Langkah koordinasi ini dinilai menjadi salah satu faktor utama terjaganya ketertiban selama aksi di kawasan parlemen.

Menurut keterangan, total 18.504 personel gabungan Polri dan TNI dikerahkan untuk mengawal serangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta. Penempatan ini bertujuan memastikan keamanan dan kelancaran penyampaian aspirasi.

Manfaat pendekatan humanis

Sandri menekankan bahwa pengamanan yang humanis membuka ruang dialog antara aparat dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memperkuat ikatan sinergis antara aparat dan publik dalam menjaga suasana demokrasi.

Ia berharap pola pengamanan seperti ini dapat dipertahankan pada aksi-aksi mendatang, selama massa menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.

Implikasi dan harapan ke depan

Penerapan pengamanan yang lebih humanis dipandang sebagai langkah positif bagi kualitas demokrasi. Selain mencegah eskalasi konflik, pendekatan ini memberi kesempatan bagi penyaluran pendapat publik secara lebih bermartabat.

Ke depan, penguatan koordinasi antar-institusi dan pelatihan sikap humanis bagi petugas dinilai krusial untuk menjaga kestabilan dalam setiap aksi massa. Upaya tersebut diharapkan memperkecil potensi konfrontasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak keamanan.