Pemkab Kediri Capai 93,6% Pengadaan Lahan Tol Kertosono–Kediri
Pemerintah Kabupaten Kediri mempercepat penyelesaian pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Kertosono–Kediri dan mempercepat pengadaan untuk Jalan Tol Kediri–Tulungagung sebagai akses menuju Bandar Udara Dhoho. Realisasi pengadaan lahan Tol Kertosono–Kediri di wilayah Kabupaten Kediri kini mencapai 93,6 persen.
Angka ini dipaparkan Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, saat mewakili Bupati dalam rapat penyelesaian pengadaan tanah yang digelar Kejaksaan Agung RI di Ballroom Hotel Grand Inna Tunjungan, Surabaya, Selasa (28/7/2026).
Realisasi pengadaan lahan Tol Kertosono–Kediri
Dewi menyatakan luas lahan terdampak pembangunan Jalan Tol Kertosono–Kediri di Kabupaten Kediri mencapai 423.391 meter persegi, yang tersebar pada 486 bidang tanah. Sebanyak 455 bidang atau 93,6 persen telah terealisasi dengan luas mencapai 396.272 meter persegi.
"Sebanyak 455 bidang atau 93,6 persen telah terealisasi dengan luas mencapai 396.272 meter persegi,"
Tantangan penyelesaian lahan
Meskipun progres signifikan, masih terdapat 31 bidang yang belum terselesaikan. Kendala utama meliputi sengketa waris, ketidaksepakatan terhadap nilai Uang Ganti Kerugian (UGK), serta status kepemilikan tanah yang belum jelas.
Untuk mengatasi hambatan itu, Pemkab Kediri mendorong dukungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar proses konsinyasi ke Pengadilan Negeri dapat segera dilakukan sesuai ketentuan.
Percepatan pengadaan untuk Tol Kediri–Tulungagung
Pemkab juga mempercepat pengadaan tanah untuk Jalan Tol Kediri–Tulungagung, yang direncanakan menjadi akses ke Bandara Dhoho. Bupati Kediri telah menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Tim Percepatan Pengadaan Tanah untuk mempercepat proses di lapangan.
Di Kabupaten Kediri, pembangunan ruas Tol Kediri–Tulungagung mencakup 753 bidang tanah dengan luas terdampak 407.851 meter persegi. Secara umum, proses pengadaan disebut hampir rampung, tetapi masih ada beberapa bidang yang memerlukan penyelesaian administrasi, termasuk Tanah Kas Desa, Barang Milik Daerah, tanah wakaf, dan perpanjangan Penetapan Lokasi (Penlok).
Respon lembaga dan tindak lanjut
Kasubdit IV A Direktorat V Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Imran Yusuf, memberi apresiasi atas langkah Pemkab Kediri. Ia menilai proses di daerah berlangsung relatif kondusif dan optimistis percepatan bisa terus dilakukan melalui koordinasi antarinstansi.
"Proses pengadaan tanah di Kabupaten Kediri berlangsung relatif lebih kondusif. Saya optimistis percepatan penyelesaian dapat terus dilakukan melalui koordinasi yang baik antarinstansi,"
Data ringkas progres pengadaan lahan tercantum pada tabel berikut untuk memudahkan pemantauan.
| Ruas Tol | Jumlah Bidang | Luas Terdampak (m2) | Bidang Terealisasi | Luas Terealisasi (m2) |
|---|---|---|---|---|
| Tol Kertosono–Kediri | 486 | 423.391 | 455 | 396.272 |
| Tol Kediri–Tulungagung | 753 | 407.851 | — | — |
Dengan dorongan administrasi dan koordinasi antarinstansi, Pemkab menargetkan penyelesaian seluruh bidang yang tersisa sehingga kedua ruas tol dapat mendukung konektivitas menuju Bandara Dhoho dan mempercepat pengembangan wilayah.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Inflasi Banyuwangi Terendah di Jatim, 2,69% per September 2026
Inflasi Banyuwangi tercatat 2,69% per September 2026, terendah di Jatim berkat kolaborasi TPID dan forum HLM...
Jalan Usaha Tani 200 m di Pasuruan Ditinjau, Permudah Akses Petani
Arifin meninjau pembangunan jalan usaha tani 200 m di Dusun Kedungturi, Pasuruan, sebagai upaya perbaikan ak...
Ketua DPRD Malang Dorong Penguatan Ekosistem Seni dan Urban Farming
Ketua DPRD Malang dorong KIK lebih bermanfaat, permudah perizinan seni, dan kembangkan urban farming untuk k...
Surabaya Usul Sumur Resapan untuk Kendalikan Banjir di Kampung
Ketua DPRD Surabaya usul sumur resapan untuk kendalikan banjir kampung, melengkapi bozem dan perbaikan drain...
Sumur Resapan Jadi Solusi Pengendalian Banjir di Surabaya
Ketua DPRD Surabaya usulkan sumur resapan dan bozem kecil sebagai solusi pengendalian banjir di kawasan pada...
DPRD Jember Dorong Aturan Tertulis untuk Pengendalian Sound Horeg
DPRD Jember mendorong aturan tertulis untuk mengatur sound horeg setelah rapat dengan MUI, Polres, Pemkab, d...