Menkeu: Mulai 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Tempatkan DHE SDA
Peraturan baru soal penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) resmi berlaku Senin, 1 Juni 2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta semua eksportir mematuhi ketentuan ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan retensi devisa domestik.
Aturan utama
Pemerintah mewajibkan eksportir sektor nonmigas menempatkan 100 persen DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Untuk sektor migas, kewajiban penempatan minimal adalah 30 persen selama paling singkat 3 bulan.
"Dengan ketentuan baru ini, seluruh eksportir SDA wajib merepatriasi DHE SDA ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen,"
Kewajiban penempatan dan jangka waktu
Ketentuan ini membagi kewajiban berdasarkan sektor. Sektor nonmigas harus menempatkan seluruh devisa ekspor pada rekening domestik. Sektor migas memiliki kewajiban penempatan minimum namun tidak 100 persen.
- Sektor nonmigas: tempatkan 100% DHE SDA, minimal 12 bulan.
- Sektor migas: tempatkan minimal 30% DHE SDA, minimal 3 bulan.
Bank penampung dan pembatasan konversi
Penempatan DHE SDA harus dilakukan melalui bank-bank BUMN, termasuk Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Pemerintah juga menetapkan bahwa konversi dari valuta asing ke rupiah dibatasi maksimal 50 persen.
"Tujuannya untuk menjaga efektivitas pengelolaan devisa hasil ekspor,"
Relaksasi khusus dan insentif
Pemerintah memberi relaksasi terbatas untuk eksportir pertambangan nonmigas yang berkaitan dengan afiliasi negara bermitra lewat perjanjian bilateral atau kesepahaman perdagangan. Dalam skema ini, eksportir dapat menempatkan minimal 30 persen valas selama tiga bulan dan menukar valas di bank selain bank BUMN.
- Relaksasi: penempatan minimal 30% di luar ketentuan umum untuk eksportir tertentu.
- Penukaran valas: memungkinkan menggunakan bank non-BUMN dalam skema relaksasi.
Pemerintah juga menawarkan insentif perpajakan bagi eksportir yang patuh. Tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan dari instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0 persen sesuai masa penempatan, dibandingkan tarif konvensional sekitar 20 persen.
Pengawasan dan dampak keuangan
Menkeu menyatakan akan melakukan pengawasan ketat terhadap penempatan DHE SDA di bank-bank BUMN. Ia memperingatkan ada konsekuensi jika realisasi tidak meningkat dan menyinggung kemungkinan pemeriksaan jika ditemukan ketidakwajaran.
Secara makro, pemerintah berharap penempatan ini memperkuat likuiditas valuta asing, khususnya dolar AS, sehingga membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan aliran dolar ke dalam negeri dan memberikan efek positif pada stabilitas kurs.
Implementasi PP No. 21/2026 akan dimonitor lebih lanjut oleh otoritas terkait, sementara eksportir diminta menyesuaikan praktik penempatan devisa mereka sejalan dengan ketentuan baru.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...