DPRD Medan Kritik Pendataan Bantuan, Warga Medan Deli Banyak Belum Tercatat

Medan — Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai NasDem, dr Faisal Arbie M.Biomed, mengeluhkan sistem pendataan masyarakat kurang mampu yang dinilai belum efektif. Keluhan disampaikan saat Reses VI Masa Sidang III di Lapangan Kompleks Taman Citra, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Minggu (26/7). Ia menyorot banyak warga yang terlihat layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar dalam data resmi.

Kekhawatiran soal pendataan bantuan sosial

Faisal meminta klarifikasi terkait proses pendataan untuk program seperti Perlinsos (perlindungan sosial) dan program Medan Makmur. Ia menilai data yang tidak lengkap berisiko membuat keluarga berhak terlewatkan dari bantuan pemerintah.

Bagaimana ini pendataannya pak camat?

Keluhan warga terdampak

Beberapa warga yang hadir menguatkan kekhawatiran itu. Siti Aisah, warga Lingkungan 4 Kelurahan Titipapan, mengaku kesulitan mengakses informasi soal bantuan yang berbasis aplikasi karena tidak memiliki telepon genggam.

Sementara saya gak punya hp untuk cari tahu segala informasi bantuan pemerintah. Manalah kami ngerti make hp yang bisa kayak gitu pak. Kasih kami jalan keluarnya

Warga lain, Sahat Simamora, tinggal di bantaran rel kereta api dan mempertanyakan kelayakan menerima bantuan karena status tanah tempat tinggalnya dimiliki PT Kereta Api.

Apakah orang kayak kami tak bisa dapat bantuan pak? Karena status tanah yang kami tinggali milik PT Kereta Api

Respons kecamatan dan kewenangan dinas

Camat Medan Deli, Muhammad Aidil Putra Pratama, menyatakan pihak kecamatan sudah menerima keluhan melalui perangkat kelurahan. Namun ia menegaskan bahwa proses pendataan merupakan kewenangan Dinas Sosial, sementara kecamatan berperan mendampingi dan meneruskan aspirasi ke tingkat yang lebih tinggi.

Soal pendataan warga, itu ranahnya Dinas Sosial bapak-ibu. Kami di kecamatan sifatnya hanya mendampingi. Begitupun aspirasi ini akan saya teruskan ke pimpinan

Janji pengawasan dan prioritas program

Faisal, yang duduk di Komisi III DPRD Medan, mengingatkan pentingnya kejujuran warga saat petugas melakukan pendataan. Menurutnya data akurat diperlukan untuk mengklasifikasikan jenis bantuan yang layak diterima tiap keluarga.

Ia juga menyebutkan komitmennya memperjuangkan aspirasi Kecamatan Medan Deli di Badan Anggaran DPRD, termasuk percepatan pembangunan Jembatan Kota Bangun dan perbaikan infrastruktur publik.

• Pembangunan Jembatan Kota Bangun
• Penanganan banjir dan perbaikan drainase
• Perbaikan jalan rusak dan pemasangan lampu jalan

Saya akan kawal program ini bapak-ibu

Warga berharap langkah lanjutan dari pemerintah kota dan Dinas Sosial untuk memperbaiki proses pendataan sehingga bantuan tepat sasaran. Pemantauan lebih lanjut oleh DPRD dan koordinasi antar-instansi dinilai penting agar masalah administrasi tidak menghambat akses warga miskin terhadap program kesejahteraan.