Bupati Tapteng Soroti Ketimpangan ASN dan Luncurkan Penataan Birokrasi

PANDAN — Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyoroti ketimpangan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih terpusat di ibu kota kabupaten. Pernyataan itu disampaikan saat pelantikan 16 pejabat administrator dan pengawas di Gedung Serbaguna Pandan, Senin (12/10).

Masinton meminta penataan birokrasi diarahkan untuk memastikan pelayanan publik cepat, merata, dan berkualitas di seluruh kecamatan. Ia menegaskan penempatan pegawai harus berbasis kebutuhan nyata, bukan rutinitas administratif.

Ketimpangan ASN dan instruksi bupati

Bupati menilai kompleksitas pembangunan menuntut aparatur bekerja profesional dan responsif. Ia menyoroti perbedaan jumlah ASN antar kecamatan yang signifikan, dan meminta evaluasi cepat dari Sekda dan BKPSDM.

Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir, responsif, profesional, dan mampu menyelesaikan persoalan secara nyata. Kita harus membangun sistem pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk daerah dan masyarakat Tapanuli Tengah.

Masinton menambahkan bahwa kecamatan bukan sekadar perpanjangan administratif, melainkan simpul penting penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Data ASN dan rencana redistribusi

Berdasarkan data Juli 2026, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Tapteng mencapai 8.098 orang. Namun distribusi belum merata sesuai kebutuhan wilayah dan OPD.

Contoh ketimpangan: Kecamatan Pandan tercatat 98 ASN, sedangkan Manduamas dan Sukabangun masing-masing hanya 7 ASN. Untuk mengatasi itu, Pemkab menyusun rancangan kebutuhan awal 20 jabatan per kecamatan.

Rancangan tersebut bukan untuk menambah pegawai baru. Tujuannya adalah dasar penataan dan redistribusi aparatur sesuai kebutuhan organisasi dan kondisi geografis.

Birokrasi berorientasi hasil

Masinton meminta perubahan pola kerja birokrasi menjadi lebih efektif dan terukur. Ia menekankan budaya kerja berbasis data, target jelas, waktu penyelesaian, transparansi, dan akuntabilitas.

Pimpinan OPD diminta memperkuat pemantauan kinerja dan pengendalian internal. Menurutnya, rapat dan laporan tidak boleh menjadi tujuan akhir; setiap program harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemkab juga menegaskan penerapan sistem merit melalui manajemen talenta. Penempatan pejabat harus mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi, dan integritas.

16 pejabat yang dilantik

Pelantikan dihadiri Wakil Bupati, Sekda, asisten, pimpinan OPD, tokoh agama, dan undangan lain. Berikut 16 pejabat yang dilantik:

1. Rani Ramadhani, S.Sos. — Camat Pinangsori
2. Panuturi Simatupang, SE., MM. — Kabag Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3. Darman Simatupang, SE., MM. — Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Sherin, S.Sos., MAP. — Sekretaris Dinas Koperasi, UKM
5. Eko Prawira Hutagalung, SE., MM. — Kabid Perbendaharaan
6. Tiurlina Hasmawati Sihite, SP., MM. — Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan
7. Lintong Putra Jaya Sihombing, ST. — Kabid Jalan dan Jembatan
8. Jeffree Nimitz Simanjuntak, ST. — Kabid Pengairan, Rawa dan Pantai
9. Johny Anry Natua Sinaga, S.Sos., MM. — Sekretaris Kecamatan Lumut
10. Sudarman Siringo Ringo, S.Pd., M.Si. — Sekretaris Kecamatan Pandan
11. Henrolis Perjuangan Purba, SE. — Sekretaris Kecamatan Andam Dewi
12. Rahmat Kabul Tumanggor, SE. — Kasi Pertamanan, Penerangan dan Kebersihan Kecamatan Sirandorung
13. Nanny Washita Siregar, SE., MM. — Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pandan
14. Dolly Indrawan NST, SH. — Kasubid Prabencana dan Pascabencana BPBD
15. Hadi Sulaiman Tarihoran, SE. — Kasubid Penagihan dan Keberatan PBB/Non-PBB
16. Joy Sandy Pasaribu, ST. — Kasubag Kepegawaian, Keuangan dan Program Dinas PUPR

Menutup arahannya, Bupati meminta pejabat baru menjadi teladan, membangun tim kerja solid, mengembangkan kemampuan staf, dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.