Pembaruan DTSEN Dinilai Kunci Agar Penyaluran Bansos Tepat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta kepala daerah memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) setiap tiga bulan. Tujuannya agar penyaluran bantuan sosial lebih efektif, tepat sasaran, dan mengurangi kesalahan penerima.

Permasalahan pendataan dan faktor kesalahan

Dosen dan Dekan FISIP Universitas Jember, Suyani Indriastuti, menilai kelemahan pendataan masih menjadi akar masalah dalam penyaluran bansos. Menurutnya, sejumlah faktor bisa menyebabkan data penerima tidak akurat.

Menurut saya, menemukan solusi perlu kita cermati akar permasalahannya. Ada banyak faktor seperti fraud (penipuan data), corruption (korupsi), dan juga error (sistem).

Suyani menekankan perlunya pembaruan data berkala serta tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.

Peran pengawasan dan partisipasi masyarakat

Untuk meningkatkan akurasi, Suyani mendorong penguatan pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam proses verifikasi data. Ia menyarankan adanya saluran pengaduan yang jelas dan sosialisasi bagaimana masyarakat dapat melapor jika menemukan kesalahan data.

Permasalahan dasar itu justru memang di lapangan. Itu berat sekali dalam konteks pendataan, baik energi maupun biayanya.

Digitalisasi dan keterbatasan akses

Suyani menyatakan digitalisasi dapat memperbaiki transparansi dan efisiensi pendataan. Namun, ia mengingatkan pemerintah harus memastikan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap teknologi dan pemerataan jaringan internet sebelum mengandalkan solusi digital sepenuhnya.

Anggaran dan sumber daya

Pembaruan data lapangan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, Suyani meminta alokasi anggaran memadai untuk mendukung kegiatan pemutakhiran data secara berkala.

Imbauan bagi penerima bansos

Selain itu, Suyani mengimbau masyarakat yang menerima bantuan sosial tetapi tidak berhak agar mengembalikan bantuan tersebut. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga solidaritas sosial dan memastikan sumber daya publik tepat sasaran.

Dengan pembaruan DTSEN yang rutin, pengawasan lebih ketat, dan partisipasi masyarakat, diharapkan penyaluran bansos ke depan menjadi lebih akurat dan efisien.