PDIP Tegaskan Politik Beradab dalam Peringatan 30 Tahun Kudatuli

JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan komitmen partainya untuk mengedepankan politik yang membangun peradaban dalam peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli, Selasa (21/7/2026) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Pernyataan itu disampaikan usai pembukaan pameran sejarah bertajuk Meretas Jalan Demokrasi.

Konteks peringatan dan amanat

Peringatan ini berdasarkan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hasto mengatakan pesan Megawati menjadi pijakan PDIP untuk mendorong etika politik yang menempatkan substansi dan peradaban di atas serangan personal.

Dari pesan Ibu Megawati Soekarnoputri, maka PDI Perjuangan juga akan mendorong agar politik yang membangun peradaban itu dikedepankan. Bahwa kritik harus dikedepankan berkaitan dengan kebijakan, tidak boleh ada pendiskreditan terhadap orang per orang. Tetapi yang diberikan sebagai kritik adalah sekali lagi kebijakan agar watak dari kekuasaan betul-betul sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita.

Kritik pada kebijakan, bukan serangan personal

Hasto menegaskan bahwa penyampaian kritik di ruang publik harus fokus pada substansi kebijakan pemerintah. Menurutnya, kritik yang konstruktif membantu membentuk tata kelola sesuai cita-cita pendiri bangsa, sedangkan serangan personal hanya merusak iklim politik.

Pesan antikejahatan politik

Ia menambahkan, iklim politik nasional harus dijauhkan dari fitnah, ujaran kebencian, dan upaya menjatuhkan martabat pribadi antaraktor politik. PDIP memakai tema peringatan 'Kami Tidak Pernah Lupa' untuk menjaga memori kolektif agar tragedi serupa tidak terulang.

Kami berharap semua pihak belajar agar tidak boleh terjadi kekerasan atas nama apa pun oleh kekuasaan terhadap rakyatnya.

Pelajaran dari Kudatuli

Hasto menyatakan Kudatuli menjadi pelajaran bahwa watak kekuasaan yang otoriter dan menindas tidak boleh dibiarkan hidup. Demokrasi harus diterangi nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan, serta didukung pers bebas, masyarakat sipil kuat, pendidikan politik yang baik, dan hukum yang adil.

Data korban dan singkat sejarah

Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) terjadi di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Konflik ini muncul dari perebutan kekuasaan di internal PDI antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi yang didukung rezim Orde Baru.

Penyerbuan ke markas pendukung Megawati oleh massa pro-Soerjadi dan aparat memicu kerusuhan massal. PDIP berharap peringatan ini menjadi pengingat kolektif agar demokrasi di Indonesia tetap berlandaskan hak asasi dan hukum yang tidak tebang pilih.