DPRD Dukung Ongkos Gratis Pelajar Medan dan Usulkan Pakai 72 Bus Listrik

Medan — Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hj Sri Rezeki mendukung wacana pemberlakuan ongkos gratis bagi pelajar di Kota Medan. Ia meminta Pemerintah Kota melalui OPD terkait segera merumuskan regulasi agar program itu bisa direalisasikan, Rabu (9/9).

Alasan dukungan dan sasaran

Sri Rezeki mengatakan program itu penting untuk meringankan beban keluarga prasejahtera, khususnya di wilayah Medan Utara. Ia menyebut praktik serupa sudah diterapkan di beberapa kota lain sehingga layak dipertimbangkan.

"Pada dasarnya saya mendukung usulan ongkos gratis bagi pelajar di Medan. Apalagi sasarannya pelajar dari keluarga prasejahtera, terkhusus wilayah Medan Utara,"

Ia mendorong agar pembahasan dilakukan lintas komisi dan melibatkan sejumlah OPD serta stakeholder transportasi agar regulasi yang disusun matang dan memiliki dasar hukum jelas.

Pembahasan lintas OPD dan alat kelengkapan dewan

Sri Rezeki menganjurkan DPRD membahas usulan ini bersama dinas terkait. Tujuannya untuk menjamin penggunaan anggaran tepat sasaran ketika subsidi dialokasikan dari APBD.

OPD dan pihak yang disarankan dilibatkan antara lain:

• Dinas Perhubungan
• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
• Bagian Hukum
• Bappeda
• Stakeholder transportasi seperti Organda

Usulan pemanfaatan bus listrik sebagai langkah awal

Komisi II DPRD Medan sebelumnya mendorong Dinas Pendidikan agar berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menggratiskan ongkos pelajar yang menggunakan angkutan umum. Anggota Komisi II, Afif Abdillah, mengusulkan pemanfaatan 72 unit bus listrik yang saat ini beroperasi di Kota Medan sebagai langkah awal.

"Terutama trayek bus listrik ke Belawan daerah Medan Utara. Sangat dibutuhkan subsidi ongkos pelajar, karena mayoritas warga di sana adalah prasejahtera,"

Afif menilai usulan itu beralasan karena operasional bus listrik mendapat subsidi dari APBD sekitar Rp91 miliar per tahun, sementara banyak bus sering beroperasi dengan penumpang sedikit.

"Kenapa ini tidak dimanfaatkan. Sementara bus listrik beroperasi selalu kosong penumpang tidak diminati warga,"

Tanggapan dinas pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti usulan tersebut.

"Usulan yang bagus, ini akan kami koordinasikan kepada Dinas Perhubungan Medan,"

Langkah selanjutnya

Kebutuhan regulasi yang jelas dan pembahasan lintas komisi menjadi fokus agar subsidi APBD untuk jasa angkutan tepat sasaran. Jika dijalankan, program ini bisa langsung menyasar pelajar prasejahtera, terutama di kawasan Medan Utara. DPRD dan OPD terkait kini diharapkan segera merumuskan mekanisme pelaksanaan dan basis hukum agar pelaksanaan subsidi bisa terukur dan akuntabel.