OJK Terbitkan Peraturan Pelaporan Transaksi Pinjol

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Agustus 2026 menerbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2026 yang mewajibkan seluruh penyelenggara pinjaman online (pinjol) melaporkan data transaksi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu melalui sistem pelaporan yang dikelola OJK. Aturan ini dibuat untuk meningkatkan kualitas data, memperkuat pengawasan berbasis risiko, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

Inti Peraturan

Peraturan baru mengatur mekanisme pelaporan transaksi, tata kelola, serta perlindungan data pengguna. OJK menegaskan data harus mutakhir, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penggunaan informasi dibatasi hanya untuk penyaluran pendanaan, manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pengaturan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas data transaksi pendanaan, memperkuat disiplin industri," kata Agus Firmansyah, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK.

Kewajiban Pelaporan

Semua penyelenggara pinjol wajib menyampaikan data transaksi kepada OJK melalui sistem yang ditetapkan. Ketentuan pokok pelaporan meliputi:

• Pelaporan lengkap dan tepat waktu.
• Data harus akurat, mutakhir, dan utuh.
• Penyampaian juga dilakukan kepada asosiasi melalui Fintech Data Center sesuai ketentuan industri.
• Mekanisme permintaan informasi penerima dana diatur ketat dan hanya untuk penyaluran serta manajemen risiko.

Penggunaan dan Perlindungan Data

OJK menempatkan pembatasan jelas terhadap pemanfaatan data pengguna. Penyelenggara dan asosiasi dilarang memperjualbelikan informasi pengguna. Pemberian data kepada pihak lain hanya diperbolehkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Kelola dan Audit

Dalam aspek tata kelola, peraturan mengharuskan penyelenggara menunjuk anggota direksi yang bertanggung jawab atas pelaporan. Selain itu, wajib ada prosedur tertulis dan pengendalian internal yang memadai. OJK juga mewajibkan pelaksanaan audit internal berkala terhadap sistem pelaporan untuk memastikan kualitas dan keandalan data.

Dampak dan Harapan

OJK berharap langkah ini memperkuat disiplin industri serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendanaan digital. Peningkatan kualitas data juga diharapkan mendukung pengawasan berbasis risiko yang lebih efektif dan mitigasi risiko sektor jasa keuangan.

"Ke depan, penguatan sistem pelaporan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola industri pinjol," ujar Agus, menambahkan aturan ini mendukung pertumbuhan industri pendanaan digital yang sehat.

Dengan aturan yang lebih ketat, pelaku industri kini harus menyesuaikan sistem pelaporan dan pengendalian internal mereka. Penegakan kepatuhan dan audit berkala menjadi kunci agar data yang dilaporkan benar-benar dapat dipakai untuk menjaga stabilitas dan melindungi konsumen.