Satgas PASTI Perkuat Penindakan Penipuan Digital
Satgas PASTI memperkuat penindakan terhadap meningkatnya penipuan digital lewat koordinasi lintas lembaga. High Level Meeting yang melibatkan 25 kementerian dan lembaga digelar pada awal Agustus 2026 untuk menyusun langkah taktis menangani kejahatan keuangan ilegal.
Koordinasi antarlembaga untuk ancaman yang kian kompleks
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menekankan perlunya penguatan tata kelola lintas institusi. Perkembangan teknologi membuat modus penipuan semakin terselubung dan lintas negara.
Scam telah menggerus kepercayaan publik, mengganggu integritas sistem keuangan, dan melemahkan kredibilitas ekosistem digital,
Menurut Dicky, tidak ada satu institusi yang memiliki seluruh kewenangan, data, dan instrumen penegakan hukum untuk menanganinya sendiri. Karena itu, pendekatan bersama dianggap penting.
Hasil operasi: entitas ilegal dihentikan
Ketua Satgas PASTI, Rizal Ramadhani, melaporkan hasil operasi pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Sampai saat ini Satgas menghentikan lebih dari seribu entitas ilegal yang beroperasi.
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Pinjaman online ilegal | 951 |
| Investasi ilegal | 240 |
| Gadai ilegal | 27 |
| Lainnya | 2 |
| Total entitas dihentikan | 1.220 |
Data IASC: laporan, rekening, dan dana
Indonesia Anti Scam Centre (IASC) menjadi kanal utama pelaporan masyarakat. Hingga 31 Juli 2026, IASC menerima ratusan ribu laporan terkait rekening bermasalah dan nomor yang terkait penipuan.
| Indikator | Angka |
|---|---|
| Laporan diterima | 637.055 |
| Rekening bermasalah | 1.179.881 |
| Rekening diblokir | 607.210 (51,46%) |
| Nomor telepon terkait penipuan | 145.503 |
| Dana korban diblokir | Rp724,1 miliar |
| Dana dikembalikan ke korban | Rp204,3 miliar |
Sebanyak 607.210 rekening berhasil diblokir atau sekitar 51,46 persen dari total laporan,
Langkah strategis ke depan
Satgas PASTI menyepakati beberapa langkah strategis memperkuat pemberantasan keuangan ilegal. Fokusnya mencakup penguatan sistem kerja, tata kelola, serta penanganan penipuan lintas negara.
Selain itu, Satgas berencana mengembangkan aplikasi anti-penipuan dan reporting and money trail system. Pengembangan ini diharapkan mempercepat deteksi, pelaporan, dan pelacakan aliran dana ilegal.
Upaya terpadu antara kementerian dan lembaga serta perbaikan teknologi pelaporan menjadi kunci menahan laju kerugian publik dan memulihkan kepercayaan pada ekosistem keuangan digital.
Koresponden internasional yang mengikuti perkembangan geopolitik dan isu global terkini.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...