Ngawi Minta Penataan Kabel Fiber Optik di Jalan, Fraksi PDI Perjuangan

Ngawi — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ngawi menyoroti pemasangan kabel jaringan fiber optic yang berantakan di sepanjang ruas jalan. Sorotan itu disampaikan saat pandangan umum fraksi terhadap empat rancangan peraturan daerah pada rapat paripurna, Rabu (11/11/2026). Fraksi meminta pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa internet agar kabel lebih tertata dan tidak mengganggu keselamatan publik.

Pemasangan kabel fiber optik dinilai semrawut

Fraksi PDI Perjuangan menyorot pemasangan kabel serat optik yang terpasang tidak beraturan di pinggir jalan kota. Kondisi ini dinilai berisiko menimbulkan gangguan estetika dan potensi keselamatan. Pandangan umum fraksi dibacakan oleh Pujo Wahono dalam rapat paripurna DPRD.

“Mohon untuk dinas terkait melakukan pembinaan terhadap pemilik penyedia jasa WiFi (Internet Service Provider) yang memakai kabel serat optik (fiber optic) yang memasang kabelnya di pinggir-pinggir jalan tidak beraturan, cenderung berseliweran,”

Fraksi mendorong pembinaan dan penegakan aturan terkait tata letak infrastruktur pasif telekomunikasi agar pemasangan mengikuti standar teknis dan estetika.

Tekanan untuk memaksimalkan PAD

Selain masalah kabel, fraksi juga mendorong pemerintah daerah memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alasan utamanya adalah berkurangnya dana transfer dari pusat setiap tahun. Fraksi meminta langkah nyata untuk meningkatkan penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat.

Pengawasan lingkungan dan penataan ruas jalan

Di bidang lingkungan hidup, fraksi meminta peningkatan pengawasan terhadap industri dan pelaku usaha. Fokus pengawasan meliputi pembuangan limbah cair, sampah, dan tinja ke sungai serta saluran air. Tindakan tegas dianggap perlu untuk mencegah pencemaran serta banjir.

Fraksi juga menyoroti kondisi sepanjang ruas jalan dari Pasar Walikukun hingga SPBU Wotgaleh. Kontainer pedagang yang menempati trotoar dan kendaraan berat parkir di bahu jalan membuat akses menyempit. Hal ini dianggap berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan genangan saat hujan.

Usulan insentif untuk Program STBM

Terkait rancangan peraturan tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), fraksi mengusulkan pemberian penghargaan atau insentif. Insentif ditujukan bagi desa dan kelurahan yang mampu mempertahankan status STBM setelah verifikasi. Langkah ini diharapkan menjaga dan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan.

Empat Ranperda yang dibahas

Dalam rapat paripurna, terdapat empat Ranperda yang menjadi pembahasan. Fraksi memberi pandangan umum serta masukan untuk memperkuat substansi aturan sebelum pembahasan lebih lanjut.

• Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
• Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
• Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Fraksi PDI Perjuangan menekankan perlunya sinergi antar-dinas untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Penataan kabel, peningkatan PAD, pengawasan lingkungan, dan dukungan bagi STBM menjadi fokus prioritas. Tindakan selanjutnya bergantung pada langkah teknis dinas terkait dan program pengawasan yang akan disusun pemerintah daerah.