Guru Besar IAIN Minta Prabowo Perkuat Pemberantasan Korupsi

Langsa — Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, Guru Besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, meminta Presiden Prabowo Subianto memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di seluruh lapisan pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu (6/6) sebagai respons terhadap sejumlah kasus hukum yang melibatkan pejabat negara akhir-akhir ini. Muzakkir menilai langkah penegakan hukum harus disertai evaluasi sistem pengawasan dan kinerja pejabat.

Desakan penguatan komitmen antikorupsi

Muzakkir menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan. Menurutnya, perlu ada kebijakan proaktif untuk mencegah penyimpangan yang merugikan negara. Ia meminta kepala negara menunjukkan ketegasan yang konsisten dalam menegakkan prinsip pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Presiden memiliki komitmen besar untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Komitmen tersebut perlu terus diperkuat melalui langkah-langkah konkret, termasuk evaluasi terhadap kinerja para pembantu presiden,”

Evaluasi sistem pengawasan dan kinerja pejabat

Tokoh Aceh itu menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan. Evaluasi dimaksud mencakup kinerja birokrasi, mekanisme audit internal, dan efektivitas pengendalian risiko pada program strategis. Tujuannya, agar praktik-praktik penyimpangan dapat dideteksi lebih awal dan diminimalkan.

Muzakkir juga menyoroti pentingnya profesionalisme, transparansi, dan integritas setiap aparatur negara. Ia menegaskan bahwa penguatan budaya antikorupsi harus berjalan paralel dengan reformasi birokrasi agar program pembangunan tidak terhambat oleh korupsi.

“Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh integritas para penyelenggara negara. Karena itu, pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga kepercayaan rakyat,”

Dampak pada kepercayaan publik dan pembangunan

Muzakkir memperingatkan bahwa kegagalan menindaklanjuti masalah korupsi berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Sebaliknya, ketegasan pemimpin dalam menegakkan integritas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat fondasi pembangunan nasional.

Ia menekankan bahwa langkah antisipatif penting untuk memastikan program strategis pemerintah berjalan sesuai harapan publik. Dengan pengawasan yang baik, potensi kerugian negara dan hambatan pelaksanaan kebijakan dapat dikurangi.

Harapan terhadap agenda reformasi birokrasi

Muzakkir berharap seluruh unsur pemerintahan mendukung agenda reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi secara konsisten. Menurutnya, sinergi lintas institusi dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkeadilan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan penguatan komitmen dan langkah-langkah konkret, Muzakkir optimistis upaya pemberantasan korupsi dapat meningkatkan efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.