Mentan Ajak Wahdah Islamiyah Berantas Mafia Pangan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerukan kepada Wahdah Islamiyah untuk bersama-sama memerangi mafia pangan dan praktik penipuan produk pangan saat menghadiri Muktamar V Wahdah Islamiyah di Jakarta, Sabtu, 23 Agustus 2026. Seruan itu dilatarbelakangi upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan melindungi kesejahteraan masyarakat dari praktik perdagangan tidak jujur.

Seruan dan komitmen Kementan

Amran menegaskan bahwa pemberantasan mafia pangan menjadi bagian dari strategi kementerian untuk mencapai swasembada sekaligus membenahi tata niaga. Ia menyampaikan paparan program kerja kementerian kepada peserta muktamar sebagai langkah memperkuat sektor pangan nasional.

"Kami dapat dukungan untuk memajukan umat dan bangsa ini. Kami sampaikan seluruh program, memberantas korupsi, berantas mafia, Indonesia sejahtera,"

Pernyataan tersebut menunjukkan sikap tegas pemerintah dalam mengatasi praktik yang merugikan konsumen dan petani.

Temuan beras bermutu palsu

Dalam kesempatan yang sama, Amran mengungkap adanya temuan beras dengan butiran patah tinggi yang dijual seolah kualitas premium. Barang tersebut diberi label mutu tinggi dan dipatok harga sekitar Rp17.000 per kilogram.

"Ini bukan sekadar menaikkan harga. Ini menipu dan mengambil hak rakyat,"

Pemerintah menyatakan akan menindak tegas pelaku yang terbukti melakukan penipuan label mutu atau klaim kandungan gizi yang tidak tepat.

Tindak lanjut dan pengawasan produk pangan

Kementan menyebut sedang mengusut produk pangan dengan klaim fortifikasi dan tambahan vitamin yang belum jelas validitasnya. Pengawasan dan penegakan hukum dinilai penting agar tata niaga berjalan adil dan transparan.

Tujuan utama langkah ini antara lain:

• menjamin mutu produk pangan bagi konsumen,
• melindungi hak petani dan konsumen dari praktik curang,
• memperbaiki mekanisme distribusi dan perdagangan komoditas pangan.

Dukungan organisasi kemasyarakatan

Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Kiai Haji Zaitun Rasmin, menyatakan dukungan penuh atas langkah kementerian. Ia memandang keberanian membongkar praktik penipuan pangan sebagai bagian dari amanah negara untuk kemaslahatan rakyat.

"Luar biasa, langkah-langkah ini Pak Menteri begitu berani karena memang ini tugas negara. Tentu karena dukungan dan perintah Presiden Prabowo,"

Organisasi berharap pemerintah terus mengawal agenda pemberantasan mafia agar harga wajar dan mutu pangan terjamin.

Implikasi ke depan: Pemerintah menargetkan tata niaga komoditas pangan berjalan sehat dan transparan. Penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan kolaborasi dengan ormas menjadi kunci untuk menekan praktik mafia pangan dan menjaga kesejahteraan masyarakat.