Pemerintah Siapkan Rp1,2 T Cadangan Pangan untuk Bencana 2026

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sepanjang 2026. Anggaran ini disiapkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam dan keadaan darurat, serta dapat ditugaskan melalui Perum Bulog oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Anggaran dan tujuan penyaluran

Selain anggaran cadangan bencana, pemerintah juga mengalokasikan Rp17,5 triliun untuk program bantuan pangan beras tahap kedua yang berlangsung Juli—September 2026. Bapanas menyatakan kedua program dapat berjalan beriringan untuk menopang kebutuhan pangan masyarakat terdampak.

"Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak lima kabupaten," kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Distribusi ke wilayah terdampak NTT

Pemerintah mengalokasikan total bantuan beras sekitar 6.800 ton untuk lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari jumlah itu, sekitar 990,3 ton berasal dari program bantuan bencana, sedangkan sekitar 5.810 ton berasal dari program bantuan pangan reguler.

Sarwo menyebut jika dikalikan harga Rp14.000 per kilogram, total alokasi untuk wilayah terdampak mencapai sekitar Rp95,2 miliar.

Stok nasional dan realisasi penyaluran

Secara nasional, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercatat mencapai 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026. Sejak Januari hingga 21 Agustus 2026, realisasi penggelontoran CBP telah mencapai 1,65 juta ton untuk berbagai program.

• Realisasi SPHP beras Januari–Februari: 221,05 ribu ton
• Realisasi SPHP beras Maret–Agustus: 678,12 ribu ton
• Bantuan pangan tahap pertama: 662,86 ribu ton
• Bantuan pangan tahap kedua (sedang berjalan): 32,25 ribu ton
• Penyaluran untuk bencana dan keadaan darurat: 11,39 ribu ton
• Penyaluran golongan anggaran: 53,68 ribu ton

Pemerintah juga menyiapkan penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua sebanyak 997,2 ribu ton kepada 33,24 juta keluarga dengan alokasi 10 kilogram per keluarga selama tiga bulan. Dengan berbagai program tersebut, pemerintah bersama Perum Bulog berpotensi menyalurkan CBP lebih dari 2 juta ton.

Peninjauan dan prioritas pemerintah

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sempat meninjau wilayah terdampak gempa di Manggarai, NTT. Ia menegaskan penyaluran bantuan harus cepat dan kebutuhan pangan menjadi prioritas.

"Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus bergerak cepat. BNPB bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan," ujar Amran.

Amran menambahkan pemerintah memastikan ketersediaan beras di wilayah terdampak mencukupi kebutuhan hingga satu tahun.

Dengan stok CBP yang masih berada di atas lima juta ton, pemerintah menilai persediaan cukup untuk mendukung penyaluran bantuan bencana dan keadaan darurat. Upaya percepatan distribusi akan terus dilakukan agar bantuan sampai tepat waktu kepada masyarakat yang membutuhkan.