Mendag Pacu Sinergi Pemerintah dan Eksportir untuk Genjot Ekspor

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak dunia usaha memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan ekspor nasional. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional ke-1 Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) 2026 di Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026. Menurut Budi, kolaborasi erat diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah sektor ekspor dan membangun ekosistem yang efisien serta berdaya saing.

Ajakan sinergi pemerintah dan pelaku usaha

Budi menegaskan pemerintah membuka ruang bagi pelaku usaha untuk memberi masukan terkait peningkatan ekspor. Ia menilai masukan tersebut penting agar kebijakan dan fasilitasi berjalan sesuai kebutuhan pelaku usaha.

“Kami terbuka terhadap seluruh masukan untuk meningkatkan ekspor. Pemerintah dan dunia usaha harus terus bersinergi untuk menciptakan ekosistem ekspor yang semakin efisien dan berdaya saing,”

Perjanjian perdagangan dan target I-EU CEPA

Budi menyoroti peran perjanjian perdagangan dalam membuka akses pasar bagi eksportir. Saat ini, Indonesia memiliki sejumlah perjanjian perdagangan dalam berbagai tahap implementasi.

• 25 perjanjian terimplementasi
• 2 perjanjian dalam proses ratifikasi
• 13 perjanjian masih dalam negosiasi

Salah satu yang sedang dipersiapkan adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Pemerintah menargetkan perjanjian itu dapat ditandatangani paling lambat akhir Oktober 2026 untuk diimplementasikan pada tahun berikutnya.

Otomatisasi SKA dan akses tarif preferensi

Kementerian Perdagangan mengembangkan otomatisasi Surat Keterangan Asal (SKA) untuk mempermudah eksportir memanfaatkan tarif preferensi dalam perjanjian perdagangan. Budi mengingatkan pelaku usaha tidak boleh kehilangan manfaat perjanjian hanya karena keterbatasan informasi atau proses administrasi.

Program UMKM BISA Ekspor dan hasil sementara

Penguatan ekosistem ekspor juga dilakukan melalui Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (BISA Ekspor). Pada periode Januari–Juli 2026, program mencatat pesanan pembelian dan potensi transaksi sekitar USD 333,68 juta. Kemendag melaporkan 60–70 persen UMKM yang difasilitasi adalah pelaku usaha yang belum pernah melakukan ekspor sebelumnya.

Program ini juga didukung oleh jaringan perwakilan perdagangan Indonesia. Hingga kini, penjajakan kerja sama bisnis dilakukan melalui 46 perwakilan perdagangan di 33 negara.

Promosi dan langkah lanjutan

Pemerintah mempersiapkan promosi produk melalui Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41, yang dijadwalkan berlangsung pada 14–18 Oktober 2026. Fasilitasi akan mencakup pengenalan produk kepada buyer, business matching, dan pengawalan realisasi transaksi pasca-kesepakatan.

“Daya saing banyak faktornya, contohnya menyangkut deregulasi hingga logistik. Kita harus selesaikan ini bersama untuk menjadi lebih efisien dan berdaya saing,”

Dengan rangkaian kebijakan dan program tersebut, pemerintah berupaya mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan akses pasar bagi eksportir. Kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan dunia usaha dinilai kunci untuk memperkuat posisi produk Indonesia di pasar internasional.