MASTRAN: Pembangunan BRT Cekungan Bandung Dimulai

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memimpin groundbreaking proyek Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) pada Rabu, 22 Juli 2026, di Leuwipanjang BRT Depot Site, Kabupaten Bandung. Acara itu menandai dimulainya pembangunan fisik Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan Cekungan Bandung untuk memperkuat mobilitas perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Rencana pengembangan BRT di Cekungan Bandung

Pada tahap awal, pengembangan MASTRAN difokuskan pada Bandung Basin Metropolitan Area dan Mebidang. Sistem BRT dirancang untuk menghadirkan layanan angkutan umum yang aman, nyaman, tepat waktu, terjangkau, serta terintegrasi dengan moda lain.

Rinciannya meliputi:

• Koridor jalur khusus sepanjang 21 kilometer
• 34 stasiun BRT
• 18 rute layanan langsung
• Sekitar 719 titik pemberhentian bus
• Ratusan armada BRT untuk operasi awal

Wilayah layanan dan integrasi moda

Sistem BRT akan melayani beberapa wilayah di Cekungan Bandung, yaitu:

• Kota Bandung
• Kota Cimahi
• Kabupaten Bandung
• Kabupaten Bandung Barat
• Kabupaten Sumedang

Bus Rapid Transit dijadwalkan menjadi tulang punggung layanan yang terintegrasi dengan kereta api, angkutan pengumpan, dan moda lain. Integrasi ini diharapkan memudahkan perjalanan dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir secara lebih efisien.

Peran pemerintah pusat dan daerah

Dudy menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar proyek berjalan optimal dan berkelanjutan. Menurutnya, pembagian tugas harus jelas agar implementasi teknis dan operasional tidak terhambat.

Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur utama, antara lain jalur khusus, stasiun, depo, fasilitas pendukung, serta penerapan Intelligent Transport System. Sementara pemerintah daerah diminta menyediakan lahan, menerbitkan regulasi lokal, melakukan rekayasa lalu lintas, dan memastikan operasional layanan berkelanjutan.

"Melalui pembangunan ini, kita ingin menghadirkan angkutan umum yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau, dan terintegrasi. Sehingga masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang semakin baik," ujar Dudy saat groundbreaking.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah melihat pembangunan sistem transportasi massal sebagai langkah untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pembangunan rendah emisi. Dengan pilihan angkutan umum yang lebih baik, diharapkan aksesibilitas masyarakat meningkat dan waktu tempuh perjalanan berkurang.

Pelaksanaan selanjutnya akan bergantung pada kelanjutan koordinasi antar-pemangku kepentingan dan kesiapan lahan serta sumber daya untuk operasional yang berkelanjutan.