MASTRAN: Pembangunan BRT Cekungan Bandung Dimulai
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memimpin groundbreaking proyek Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) pada Rabu, 22 Juli 2026, di Leuwipanjang BRT Depot Site, Kabupaten Bandung. Acara itu menandai dimulainya pembangunan fisik Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan Cekungan Bandung untuk memperkuat mobilitas perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Rencana pengembangan BRT di Cekungan Bandung
Pada tahap awal, pengembangan MASTRAN difokuskan pada Bandung Basin Metropolitan Area dan Mebidang. Sistem BRT dirancang untuk menghadirkan layanan angkutan umum yang aman, nyaman, tepat waktu, terjangkau, serta terintegrasi dengan moda lain.
Rinciannya meliputi:
- Koridor jalur khusus sepanjang 21 kilometer
- 34 stasiun BRT
- 18 rute layanan langsung
- Sekitar 719 titik pemberhentian bus
- Ratusan armada BRT untuk operasi awal
Wilayah layanan dan integrasi moda
Sistem BRT akan melayani beberapa wilayah di Cekungan Bandung, yaitu:
- Kota Bandung
- Kota Cimahi
- Kabupaten Bandung
- Kabupaten Bandung Barat
- Kabupaten Sumedang
Bus Rapid Transit dijadwalkan menjadi tulang punggung layanan yang terintegrasi dengan kereta api, angkutan pengumpan, dan moda lain. Integrasi ini diharapkan memudahkan perjalanan dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir secara lebih efisien.
Peran pemerintah pusat dan daerah
Dudy menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar proyek berjalan optimal dan berkelanjutan. Menurutnya, pembagian tugas harus jelas agar implementasi teknis dan operasional tidak terhambat.
Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur utama, antara lain jalur khusus, stasiun, depo, fasilitas pendukung, serta penerapan Intelligent Transport System. Sementara pemerintah daerah diminta menyediakan lahan, menerbitkan regulasi lokal, melakukan rekayasa lalu lintas, dan memastikan operasional layanan berkelanjutan.
"Melalui pembangunan ini, kita ingin menghadirkan angkutan umum yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau, dan terintegrasi. Sehingga masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang semakin baik," ujar Dudy saat groundbreaking.
Dampak yang diharapkan
Pemerintah melihat pembangunan sistem transportasi massal sebagai langkah untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pembangunan rendah emisi. Dengan pilihan angkutan umum yang lebih baik, diharapkan aksesibilitas masyarakat meningkat dan waktu tempuh perjalanan berkurang.
Pelaksanaan selanjutnya akan bergantung pada kelanjutan koordinasi antar-pemangku kepentingan dan kesiapan lahan serta sumber daya untuk operasional yang berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...