Kepala BGN: TNI-Polri Dilibatkan untuk Dukung Program MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan keterlibatan TNI dan Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya mempercepat distribusi dan memastikan target gizi anak tercapai. Pernyataan itu disampaikan di Kantor BGN pada Rabu, 22 Juli 2026 malam. Menurut Sudaryono, pendekatan yang akan digunakan serupa dengan metode yang pernah diterapkan di sektor pertanian.
Metode pendekatan seperti di pertanian
Sudaryono mengatakan model kerja MBG akan melibatkan semua pihak agar pelaksanaan lebih efektif. Ia menekankan keterlibatan aparat keamanan bukan untuk tugas penegakan, melainkan sebagai mitra logistik dan koordinasi lapangan. Pendekatan ini, kata dia, pernah berhasil saat ia aktif di sektor pertanian.
"Intinya itu sama seperti di pertanian yang saya alami dulu," ujarnya. "Saat itu kami melibatkan semua pihak, termasuk TNI dan Polri."
Contoh distribusi pompa air pada musim kemarau
Untuk memperkuat klaimnya, Sudaryono mengutip pengalaman pendistribusian alat pertanian pada musim kering. Ia mengatakan pemerintah pernah menyalurkan sekitar 70 ribu pompa air melalui TNI dan Polri karena tidak adanya anggaran khusus untuk biaya distribusi.
"Kami menyalurkan 70 ribu pompa pada musim paceklik kemarau lewat TNI dan Polri," ujarnya. "Kenapa, karena tidak ada anggarannya, jadi ongkos untuk membaginya tidak ada."
Fokus pada keamanan pangan dan pemberdayaan lokal
Sudaryono menggarisbawahi bahwa tujuan utama MBG adalah memastikan anak-anak memperoleh makanan yang aman dan bergizi. Ia mengingatkan program harus memberdayakan UMKM, petani, dan peternak lokal sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi daerah.
Meski melibatkan banyak pihak, Sudaryono menekankan standar keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Pangan yang diolah atau didistribusikan harus memenuhi kriteria keamanan untuk mencegah kasus keracunan.
"Intinya adalah semua pihak memahami bagaimana caranya program bisa terlaksana dengan baik," ujarnya. "Program ini sasarannya jelas, anak-anak cukup gizi dan aman serta tumbuhnya ekonomi lokal."
Pernyataan Sudaryono memberi gambaran bahwa keterlibatan TNI dan Polri pada MBG akan bersifat dukungan operasional dan logistik, bukan peran administratif tunggal. Ke depan, model kolaborasi ini akan diuji pada tahapan implementasi untuk melihat efektivitas distribusi dan dampak pemberdayaan ekonomi lokal.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BMKG: Bibit Siklon 92W Berpotensi Jadi Siklon Tropis dalam 72 Jam
BMKG: Bibit Siklon 92W di Laut Filipina Timur berpotensi berkembang jadi siklon tropis dalam 48–72 jam, meni...
Menteri PU Klarifikasi: Gunakan Pesawat Kemenhub, Bukan Jet Pribadi
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan pesawat yang dipakai saat kunjungan ke Indonesia Timur adalah aset Kemen...
Kebakaran KN SAR Ramawijaya di Muara Baru, 10 ABK Selamat
KN SAR Ramawijaya terbakar di galangan Muara Baru, Jakarta Utara, Rabu 22 Juli 2026; 10 ABK selamat dan peny...
Kapal Basarnas Mentawai Terbakar saat Docking di Muara Baru
KN SAR Ramawijaya 240 milik Basarnas Mentawai terbakar saat docking di Muara Baru, Jakarta Utara, Rabu malam...
Mensesneg: Pengelolaan Bandara Kertajati Tak Hanya untuk Pertahanan
Mensesneg pastikan Bandara Kertajati tak hanya untuk pertahanan; pengelolaan akan dioptimalkan untuk layanan...
Menteri PU Gandeng BKN Perkuat Integritas ASN
Menteri PU bekerja sama dengan BKN untuk memperkuat integritas ASN dan menyelesaikan masalah absensi serta i...