Kepala BGN: TNI-Polri Dilibatkan untuk Dukung Program MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan keterlibatan TNI dan Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya mempercepat distribusi dan memastikan target gizi anak tercapai. Pernyataan itu disampaikan di Kantor BGN pada Rabu, 22 Juli 2026 malam. Menurut Sudaryono, pendekatan yang akan digunakan serupa dengan metode yang pernah diterapkan di sektor pertanian.
Metode pendekatan seperti di pertanian
Sudaryono mengatakan model kerja MBG akan melibatkan semua pihak agar pelaksanaan lebih efektif. Ia menekankan keterlibatan aparat keamanan bukan untuk tugas penegakan, melainkan sebagai mitra logistik dan koordinasi lapangan. Pendekatan ini, kata dia, pernah berhasil saat ia aktif di sektor pertanian.
"Intinya itu sama seperti di pertanian yang saya alami dulu," ujarnya. "Saat itu kami melibatkan semua pihak, termasuk TNI dan Polri."
Contoh distribusi pompa air pada musim kemarau
Untuk memperkuat klaimnya, Sudaryono mengutip pengalaman pendistribusian alat pertanian pada musim kering. Ia mengatakan pemerintah pernah menyalurkan sekitar 70 ribu pompa air melalui TNI dan Polri karena tidak adanya anggaran khusus untuk biaya distribusi.
"Kami menyalurkan 70 ribu pompa pada musim paceklik kemarau lewat TNI dan Polri," ujarnya. "Kenapa, karena tidak ada anggarannya, jadi ongkos untuk membaginya tidak ada."
Fokus pada keamanan pangan dan pemberdayaan lokal
Sudaryono menggarisbawahi bahwa tujuan utama MBG adalah memastikan anak-anak memperoleh makanan yang aman dan bergizi. Ia mengingatkan program harus memberdayakan UMKM, petani, dan peternak lokal sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi daerah.
Meski melibatkan banyak pihak, Sudaryono menekankan standar keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Pangan yang diolah atau didistribusikan harus memenuhi kriteria keamanan untuk mencegah kasus keracunan.
"Intinya adalah semua pihak memahami bagaimana caranya program bisa terlaksana dengan baik," ujarnya. "Program ini sasarannya jelas, anak-anak cukup gizi dan aman serta tumbuhnya ekonomi lokal."
Pernyataan Sudaryono memberi gambaran bahwa keterlibatan TNI dan Polri pada MBG akan bersifat dukungan operasional dan logistik, bukan peran administratif tunggal. Ke depan, model kolaborasi ini akan diuji pada tahapan implementasi untuk melihat efektivitas distribusi dan dampak pemberdayaan ekonomi lokal.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...