Pemerintah Longgarkan DHE dan Buka Insentif untuk Hulu Migas

Pemerintah mengumumkan pelonggaran aturan Dana Hasil Ekspor (DHE) dan pembukaan insentif fiskal untuk menarik investor hulu migas, kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 21 Mei 2026 di ICE BSD, Tangerang. Kebijakan ini dimaksudkan agar potensi migas Indonesia dapat termonetisasi secara optimal dan iklim investasi tetap menarik.

Pelonggaran ketentuan DHE

Bahlil menyampaikan pemerintah memberi fleksibilitas dalam ketentuan DHE hasil ekspor, atas dasar kepercayaan kepada para pelaku usaha KKKS. Ketentuan yang tetap berlaku adalah penempatan DHE migas 30 persen di dalam negeri dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

Aturan ini berbeda dengan sektor nonmigas yang masih diwajibkan menempatkan 100 persen DHE di dalam negeri untuk minimal 12 bulan. Pemerintah berharap perubahan ini mempercepat konversi potensi menjadi investasi di lapangan.

Presiden juga menyampaikan bahwa pengusaha-pengusaha KKKS ini orang baik-baik semua, tidak perlu dicurigai. Karena itu DHE-nya juga silakan kalian pakai, tidak perlu pakai seperti Perpres yang ada sekarang.

Insentif fiskal berbasis IRR proyek

Pemerintah membuka peluang pemberian insentif fiskal untuk proyek-proyek migas yang membutuhkan dukungan agar keekonomiannya layak. Pemberian insentif tidak bersifat otomatis, melainkan mempertimbangkan tingkat keuntungan proyek atau internal rate of return (IRR).

Kalau IRR-nya kecil, kita memberikan insentif.

Tapi kalau IRR bagus, jangan minta insentif lagi. Tapi kalau untungnya masih belum bagus, kita kasih insentif.

Perbaikan perizinan dan percepatan operasi

Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga memperbaiki proses perizinan yang selama ini menjadi keluhan investor migas. Bahlil menegaskan upaya pembenahan ini bertujuan mempercepat dan membuat operasi lapangan menjadi lebih efisien.

Nah, saya pikir ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan menyangkut dengan izin-izin. Kita akan berusaha membantu Bapak/Ibu semua dalam rangka menjalankan kolaborasi kita bersama.

Dukungan industri dan prospek kerja sama

President IPA, Kathy Wu, menyatakan dukungan asosiasi dan anggotanya untuk mewujudkan target produksi migas nasional. Ia menekankan perlunya kecepatan, koordinasi, serta keselarasan kebijakan demi percepatan pengembangan lapangan.

Dari sudut pandang IPA, kami berkomitmen untuk mendukung dan berkolaborasi. Semakin kuat keselarasan tersebut, semakin besar momentum dan kemajuan yang dapat dicapai.

Kathy menambahkan kesiapan IPA menjadi mitra strategis pemerintah untuk investasi dan penyediaan energi yang aman, terjangkau, serta beremisi lebih rendah.

Saya yakin dengan kepemimpinan pemerintah dan kemitraan yang tulus di seluruh industri, Indonesia dapat mewujudkan seluruh potensinya. Khususnya dalam sistem energi global sekaligus membantu membentuk era baru pertumbuhan bagi Indonesia.

Pelonggaran DHE, pengaturan insentif berbasis IRR, dan perbaikan perizinan menjadi sinyal pemerintah untuk memperkuat iklim investasi migas. Langkah selanjutnya adalah detail regulasi pelaksana dan mekanisme evaluasi insentif agar mendorong investasi yang berkelanjutan.