Pemerintah Tetapkan 18 Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama 2027
Pemerintah menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama untuk 2027 melalui Surat Keputusan Bersama tiga menteri yang disepakati pada Selasa, 15 September 2026. Keputusan ini dibuat untuk menyesuaikan perayaan keagamaan dan kebutuhan masyarakat, termasuk periode mudik Lebaran.
Keputusan dan pertimbangan pemerintah
Keputusan ditandatangani pada 15 September 2026 dan diumumkan oleh Menko PMK Pratikno. Pemerintah menyatakan mayoritas libur nasional berkaitan dengan perayaan keagamaan. Sementara penetapan cuti bersama mempertimbangkan rangkaian kegiatan keagamaan dan posisi tanggal terhadap akhir pekan.
"Jadi, tadi sudah kita sepakati bahwa jumlah libur nasional itu adalah 18 hari di tahun 2027. Mayoritas adalah keagamaan, kemudian jumlah cuti bersama tahun 2027 adalah sejumlah delapan hari," ujar Pratikno di Jakarta, Selasa, 15 September 2026.
Daftar libur nasional dan cuti bersama
Pemerintah menyebut telah menetapkan 18 hari libur nasional dan delapan hari cuti bersama sepanjang 2027. Rincian tanggal lengkap ditetapkan dalam SKB yang sama dan akan menjadi acuan resmi instansi pemerintah dan swasta.
- Daftar rinci 18 hari libur nasional tercantum dalam Surat Keputusan Bersama.
- Daftar 8 hari cuti bersama juga tercantum dalam keputusan tersebut.
- Tanggal pasti untuk awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha tetap ditetapkan melalui keputusan Menteri Agama.
Dampak bagi ASN, pekerja swasta, dan layanan publik
Ketentuan cuti bersama berlaku bagi aparatur sipil negara sesuai keputusan pemerintah. Pekerja swasta dapat mengikuti cuti bersama sesuai kebijakan perusahaan masing-masing.
Pemerintah juga mengingatkan unit layanan publik agar mengatur penugasan selama hari libur. Layanan penting harus tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Layanan kesehatan
- Transportasi
- Listrik dan air
- Keamanan
- Perbankan
Apa yang perlu diperhatikan masyarakat
Masyarakat dan perusahaan disarankan memeriksa rincian SKB untuk menyesuaikan jadwal kerja, rencana mudik, dan layanan operasional. Penetapan ini menjadi acuan operasional bagi instansi pemerintah dan basis kebijakan bagi pihak swasta.
Ke depan, setiap perubahan tanggal yang berkaitan dengan penentuan awal bulan hijriah akan diumumkan oleh Kementerian Agama dan diinformasikan kepada publik sesuai mekanisme resmi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...