PDI Perjuangan Soroti Komposisi APBD Jatim 2027: Belanja Modal 6,1%

SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengkritik komposisi APBD 2027 yang dinilai belum mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Raperda APBD 2027 menetapkan total belanja daerah sebesar Rp27,637 triliun, namun porsi belanja modal hanya sekitar 6,1 persen. Kritik disampaikan saat rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi, Rabu (11/11/2026).

Komposisi belanja dinilai timpang

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, menilai struktur anggaran perlu perhatian serius. Tambahan anggaran sekitar Rp213,112 miliar dibandingkan nota keuangan awal hampir seluruhnya dialokasikan untuk belanja operasi. Sementara tambahan belanja modal hanya sekitar Rp1 miliar.

"Yang harus menjadi perhatian bukan hanya besarnya anggaran, tetapi bagaimana komposisinya. APBD harus mampu memberikan ruang yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Jangan sampai belanja rutin terlalu mendominasi, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat belum terakomodasi secara optimal,"

Pertumbuhan PAD yang minim

Fraksi juga mencatat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat terbatas. Target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp26,546 triliun, naik sekitar Rp138,112 miliar dibanding nota keuangan awal, namun kenaikan tersebut sepenuhnya berasal dari transfer pusat.

Sebaliknya, target PAD turun sekitar Rp20,255 miliar dibandingkan usulan awal. Jika dibandingkan dengan APBD Perubahan 2026, pertumbuhan PAD hanya sekitar 0,2 persen.

"Ketergantungan terhadap dana transfer harus menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi PAD secara terukur, tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha,"

Defisit dan proyeksi SiLPA

APBD 2027 direncanakan menutup defisit sekitar Rp1,091 triliun melalui proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp1,5 triliun. Fraksi menekankan pentingnya perhitungan realistis dan skenario cadangan jika realisasi SiLPA tidak sesuai proyeksi.

"Pembiayaan APBD harus disusun secara realistis dan terukur. Pemerintah perlu menyiapkan skenario apabila asumsi SiLPA tidak tercapai,"

Penurunan anggaran Inspektorat

Fraksi PDI Perjuangan juga mengkritik penurunan anggaran Inspektorat Provinsi Jatim sebesar 28,03 persen, dari Rp92,669 miliar menjadi Rp66,696 miliar. Mereka menilai penguatan pengawasan internal justru dibutuhkan agar penggunaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

"Penguatan pengawasan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas belanja daerah. Jangan sampai anggaran pengawasan justru berkurang ketika tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi,"

Persetujuan dengan catatan dan rekomendasi

Meski memberi catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Raperda APBD Jatim 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan itu disertai enam rekomendasi strategis yang harus menjadi bahan perbaikan pelaksanaan anggaran.

• Penyelarasan dokumen anggaran akhir
• Penyusunan skenario risiko fiskal
• Perbaikan komposisi belanja
• Kesiapan program untuk mencegah rendahnya penyerapan
• Penetapan target hasil yang terukur
• Penguatan pengawasan dan akuntabilitas

Fraksi berharap rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan rapat, melainkan menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBD 2027 agar setiap alokasi anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.