Dewanti Desak Hentikan Alih Fungsi Lahan di Hulu DAS Brantas

SURABAYA — Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mendesak penghentian alih fungsi lahan di zona resapan air kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Desakan disampaikan Selasa (10/11/2026) terkait tingginya erosi dan sedimentasi yang mengancam keberlanjutan Bendungan Sutami di Kabupaten Malang.

Desakan hentikan alih fungsi lahan

Dewanti menilai pengerukan sedimentasi saja tidak menyelesaikan masalah jika kerusakan kawasan hulu terus berlanjut. Alih fungsi lahan masif dan berkurangnya kawasan resapan di Malang Raya harus dihentikan segera. Menurutnya, pembangunan komersial dan perumahan tanpa kendali di hulu memperburuk kondisi DAS Brantas.

“Saya selaku anggota Komisi D DPRD Jatim mendorong penghentian alih fungsi lahan di zona-zona resapan air. Pembangunan kawasan komersial atau perumahan tanpa kendali di hulu harus segera ditindak tegas agar tidak membebani ekosistem DAS Brantas,”

Penyebab dan dampak sedimentasi

Dewanti menjelaskan, erosi di kawasan hulu menjadi pemicu utama sedimentasi yang menumpuk di Bendungan Sutami. Sedimentasi mengurangi kapasitas waduk dan mengganggu fungsi penyimpanan air. Oleh karena itu, penanganan harus menyasar akar masalah di wilayah tangkapan air, bukan hanya pengerukan waduk.

Dia juga menekankan posisi strategis Malang Raya sebagai water tower bagi sebagian besar wilayah Jawa Timur. Perlindungan kawasan hulu berkaitan langsung dengan keberlanjutan pasokan air dan ketahanan lingkungan regional.

Permintaan penyelarasan RDTR antar daerah

Untuk memperkuat perlindungan, Dewanti mendesak Pemerintah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu menyelaraskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, kebijakan tata ruang antardaerah harus searah agar perlindungan kawasan resapan air tidak terhambat oleh perbedaan kebijakan atau kepentingan investasi jangka pendek.

Langkah konservasi yang didorong

Selain penertiban alih fungsi lahan, Dewanti mendorong langkah konservasi untuk memulihkan fungsi hutan dan mengurangi erosi. Upaya ini perlu berjalan bersamaan dengan penanganan sedimentasi agar persoalan tidak berulang.

• Penertiban pembangunan di zona resapan air
• Reboisasi dan pemulihan fungsi hutan hulu
• Penyelarasan RDTR antar daerah terkait DAS Brantas
• Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan tambang dan konstruksi di wilayah tangkapan air

“Apa yang terjadi pada Bendungan Sutami adalah alarm keras bagi kita semua. Perlindungan kawasan hulu dan revitalisasi DAS Brantas harus menjadi prioritas utama yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah, demi menyelamatkan ketahanan air dan energi jutaan masyarakat Jawa Timur di masa depan,” ujarnya.

Penutup — implikasi kebijakan

Dewanti menegaskan perlindungan DAS Brantas memerlukan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Penataan ruang, pemulihan kawasan hutan, dan pengendalian pembangunan di wilayah resapan air menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat Jawa Timur.