DPRD Malang Buka Peluang Kenaikan Insentif RT/RW pada 2027

Malang — Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, membuka peluang kenaikan insentif untuk Ketua RT dan RW pada 2027. Pernyataan itu disampaikan Rabu (11/11/2026), namun realisasinya tergantung kemampuan fiskal daerah serta hasil pembahasan RAPBD 2027. Faktor penentu utama adalah kepastian pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah pusat.

Status pembiayaan PPPK jadi penentu

Mia — sapaan Amithya — mengatakan hingga kini belum ada surat resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan pembiayaan gaji PPPK akan dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketidakpastian ini membuat pemkot belum dapat memastikan berapa ruang fiskal yang tersedia bagi kebutuhan lain.

“Kebutuhan pembiayaan PPPK itu krusial menjadi bahan yang diperhitungkan dalam menentukan ruang fiskal APBD,”

Tanpa kepastian transfer biaya PPPK, kalkulasi anggaran daerah akan sulit. Dampaknya, opsi untuk menaikkan insentif pengurus lingkungan menjadi belum final.

Peluang kenaikan insentif RT/RW

DPRD membuka kemungkinan penyesuaian tunjangan bagi Ketua RT dan RW pada RAPBD 2027. Namun, keputusan akhir akan mempertimbangkan prioritas anggaran lain dan kapasitas keuangan daerah.

“Mudah-mudahan ya, ada kelonggaran di APBD 2027 nanti. Kita juga sedang menunggu. Karena ini krusial ya peruntukannya buat kepentingan masyarakat,”

Mia menegaskan bahwa aspirasi peningkatan insentif merupakan salah satu upaya memperhatikan peran pengurus lingkungan dalam pelayanan publik.

Tak menggusur anggaran program RT Berkelas

Ketua DPRD menegaskan, usulan kenaikan insentif tidak akan mengambil alokasi untuk program RT Berkelas. Program unggulan Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota memberikan bantuan Rp50 juta per RT per tahun, yang mulai berjalan pada 2026.

Menurut Mia, kebutuhan insentif pengurus lingkungan dan keberlanjutan program RT Berkelas harus dipisah dalam perencanaan anggaran. Keduanya perlu dihitung secara independen agar tidak saling mengganggu prioritas.

Agenda RAPBD 2027 dan prospek

Pembahasan RAPBD 2027 menjadi momentum menentukan prioritas belanja daerah. DPRD dan Pemkot akan menimbang kemampuan fiskal, kebutuhan pelayanan, serta kewajiban pembiayaan PPPK sebelum memutuskan kenaikan insentif.

Jika pembiayaan PPPK mendapat kepastian dari pusat, peluang tersedia lebih besar untuk mengakomodasi penyesuaian insentif tanpa mengorbankan program prioritas lain.