Puan: Penanganan Krisis Air Bersih Harus Jadi Prioritas Nasional

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera menetapkan penanganan krisis air bersih akibat kemarau ekstrem sebagai prioritas lintas kementerian dan pemerintah daerah. Pernyataan disampaikan pada 31 Juli 2026 menyusul meluasnya kekeringan di sejumlah wilayah.

Data dampak kekeringan

Berdasarkan laporan terbaru, banyak wilayah telah merasakan dampak kekeringan parah. Puan menyebut kondisi ini perlu menjadi alarm nasional agar penanganan dilakukan cepat dan terkoordinasi.

Desakan langkah darurat dan koordinasi

Puan menegaskan krisis air yang berulang setiap kemarau tidak boleh lagi dianggap persoalan rutin. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat dan sekaligus menyelesaikan akar masalah agar krisis tidak kembali.

"Air merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan. Ketika masyarakat harus menunggu bantuan, menempuh jarak jauh, atau mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk memperoleh air, kondisi tersebut menunjukkan negara belum sepenuhnya menjamin hak dasar rakyatnya."

Ia meminta penanganan dilakukan melalui satu komando lintas kementerian bersama pemerintah daerah. Langkah darurat yang diminta meliputi pendataan wilayah terdampak, penghitungan kebutuhan warga, penetapan sumber pasokan, dan distribusi harian yang terukur.

"Masyarakat tidak boleh dibiarkan mencari pertolongan sendiri di tengah pembagian kewenangan antarlembaga. Pemerintah harus mengetahui siapa warga yang belum menerima air, bukan hanya berapa banyak tangki yang telah diberangkatkan."

Puan juga mendorong penambahan armada mobil tangki, tandon air, titik pengisian, personel, serta sumber pasokan alternatif bila kapasitas daerah tidak mencukupi. Ia meminta seluruh potensi, termasuk TNI, Polri, BUMN, perusahaan air minum, dan instansi terkait dilibatkan untuk mempercepat distribusi.

Prioritas fasilitas publik dan pengawasan harga

Selain distribusi ke rumah tangga, Puan menekankan fasilitas publik harus menjadi prioritas. Sekolah, puskesmas, rumah sakit, rumah ibadah, panti sosial, dan permukiman padat wajib mendapat pasokan agar tidak memicu masalah kesehatan dan sanitasi.

Dia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengawasi harga air agar kelangkaan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu menaikkan tarif secara tidak wajar.

Ukuran keberhasilan dan hak dasar

"Ukuran keberhasilannya harus jelas, bahwa seluruh warga menerima air dalam jumlah yang memadai, tidak ada fasilitas publik yang berhenti beroperasi, tidak terjadi kenaikan penyakit akibat kualitas air yang buruk, dan semakin sedikit wilayah yang kembali mengalami krisis pada musim kemarau berikutnya."

Puan menegaskan akses terhadap air bersih merupakan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara.

"Negara wajib memenuhi kebutuhan hak dasar warga, termasuk pemenuhan terhadap tersedianya air bersih."

DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan agar penanganan tidak hanya diukur dari jumlah bantuan, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara nyata. Tekanan legislatif ini diharapkan mempercepat langkah pemerintah pusat dan daerah menghadapi kemarau ekstrem ke depan.