KPK Geledah di Sumut; Mobil Terjun ke Jurang; DPR Sumut Teken HMP

MEDAN — Dalam tiga perkembangan penting di Sumatera Utara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi terkait dugaan korupsi proyek jalan, sebuah mobil penumpang terjun ke jurang di Tapanuli Utara, dan beberapa anggota DPR RI asal Sumut menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden.

Penggeledahan KPK terkait proyek jalan

Penyidik KPK menggelar penggeledahan selama dua hari berturut-turut, Senin-Selasa (9-10/11). Tim menggeledah enam lokasi, mulai dari kantor instansi hingga rumah pihak-pihak yang diduga terkait perkara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan tindakan itu merupakan lanjutan pengembangan penyidikan yang saat ini masih bergulir. Hingga kini belum ada informasi resmi tambahan tentang barang bukti yang disita atau pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Langkah KPK ini menunjukkan penyidik masih mendalami alur proyek dan keterkaitan sejumlah pihak. Proses pemeriksaan diperkirakan akan berlanjut sesuai kebutuhan penyidikan.

Kecelakaan: MPU Parisma terjun ke jurang di Taput

Insiden lalu lintas tunggal menimpa sebuah mobil penumpang umum (MPU) Parisma jenis Mitsubishi L300 di jalan lintas Siborongborong–Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Selasa (10/11) sekitar pukul 13.30 WIB.

Lokasi kejadian berada di KM 16–17, tepatnya di Dusun Tano Ponggol, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara. Mobil yang mengangkut sembilan penumpang itu terjun ke jurang sedalam sekitar sembilan meter.

Akibatnya, dua orang mengalami luka berat dan delapan lainnya luka ringan. Kapolres Taput, AKBP Ferry Mulyana Sunarya S.IK MH, melalui Kasi Humas Aiptu Walfon Baringbing membenarkan kecelakaan tersebut pada Rabu (11/11).

Tim kepolisian setempat bersama petugas medis melakukan evakuasi dan menangani korban di lokasi, sementara penyebab kecelakaan masih dalam pemeriksaan.

Anggota DPR Sumut meneken usulan HMP terhadap Wapres

Delapan anggota DPR RI asal Sumatera Utara dikabarkan ikut meneken usulan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tanda tangan berasal dari wakil-wakil lintas fraksi.

Dalam daftar yang beredar, tujuh nama disebutkan, antara lain Hinca Panjaitan dan M. Lokot Nasution (Demokrat), Muhammad Husni (Gerindra), Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Golkar), Sofyan Tan (PDIP), Martin Manurung (NasDem), serta Nasril Bahar.

Perkembangan ini memperlihatkan dinamika politik daerah yang juga memengaruhi proses di tingkat pusat. Langkah selanjutnya akan bergantung pada mekanisme DPR dalam memproses HMP tersebut.

Ketiga peristiwa ini mencerminkan aktivitas hukum, keselamatan lalu lintas, dan dinamika politik yang sedang berlangsung di Sumatera Utara. Semua pihak terkait diperkirakan akan melanjutkan proses sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.