Wamen PANRB Pastikan Pelayanan Publik Sergai Menjangkau Desa

Seirampah, 11 November 2026 — Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto meninjau pelayanan publik di Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Rabu (11/11). Kunjungan ini dimaksudkan agar pelayanan publik tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat hingga pelosok desa, termasuk wilayah rawan banjir rob.

Peninjauan ke desa: menghadirkan layanan di wilayah terpencil

Purwadi menegaskan pemerintah harus hadir bagi semua lapisan masyarakat. Ia meminta pelayanan dasar seperti kesehatan dan administrasi tetap berjalan meski infrastruktur terbatas.

"Kami ingin memastikan pelayanan publik tidak hanya berlangsung di mal pelayanan publik, tetapi juga sampai ke desa-desa. Masyarakat yang berada jauh dari jangkauan harus tetap mendapatkan pelayanan. Pemerintah harus hadir, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada."

Dalam kunjungan, Purwadi juga mengapresiasi inisiatif kepala desa yang proaktif membangun infrastruktur sesuai kemampuan. Upaya lokal tersebut dinilai penting untuk mendekatkan layanan kepada warga yang sering terdampak banjir rob.

Evaluasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Sergai

Sebelumnya Purwadi meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Sergai yang berlokasi di Kompleks Replika Istana Sultan Serdang, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan. Meskipun fasilitas masih sederhana, operasional MPP dinilai sudah memenuhi kebutuhan masyarakat.

Wakil Bupati Sergai Adlin Tambunan menyampaikan bahwa MPP menyediakan 14 loket dengan 109 jenis layanan dari beragam instansi. MPP tersebut siap diresmikan dan menjadi bagian pengembangan pelayanan publik di daerah.

"Kami sangat menyambut gembira atas kehadiran Wamen PANRB ke Sergai. Tentunya dengan adanya MPP ini dapat melayani masyarakat dengan baik," ujar Wakil Bupati Adlin Tambunan.

Gerakan layanan publik dan harapan peningkatan kualitas

Purwadi menyebut Kementerian PANRB terus mendorong Gerakan Pelayanan Publik dengan motto "Tulus Melayani, Cepat Merespons, dan Berintegritas". Semangat ini harus diwujudkan lewat layanan yang tulus, responsif, dan bebas praktik pungutan liar.

Keberadaan MPP diharapkan memudahkan akses layanan pemerintahan secara terpadu, sejalan dengan program pemerintah pusat. Pemerintah daerah diwajibkan mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan agar manfaatnya dirasakan hingga ke pelosok desa.

Dengan peninjauan langsung ini, kementerian dan pemerintah daerah menunjukkan komitmen menghadirkan layanan publik yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.