8 Anggota DPR Sumut Teken Usulan HMP terhadap Wapres Gibran

MEDAN — Delapan anggota DPR RI asal Sumatera Utara menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan itu dibacakan dalam sidang paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Siapa saja wakil Sumut yang menandatangani

Delapan wakil dari Sumut berasal dari enam fraksi. Nama-nama tersebut tercatat sebagai pengusul HMP.

• Hinca Panjaitan (Demokrat)
• M. Lokot Nasution (Demokrat)
• Muhammad Husni (Gerindra)
• Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Golkar)
• Sofyan Tan (PDIP)
• Martin Manurung (NasDem)
• Nasril Bahar

Komposisi ini menunjukkan dukungan berasal dari lintas fraksi, termasuk fraksi-fraksi yang selama ini mendukung pemerintah.

Jumlah pengusul dan dasar hukum

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut. Ia menyebut jumlah pengusul mencapai 120 orang dari delapan fraksi.

Pengajuan mengacu pada ketentuan dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib DPR RI. Substansi usulan merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yang mengatur HMP terhadap wakil presiden jika dinilai tidak lagi memenuhi syarat.

“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” jelas Saan.

Tanggapan anggota DPR Sumut

Anggota DPR dari PDIP Dapil Sumut I, Sofyan Tan, mengatakan keputusan ini merupakan keputusan kolektif fraksi. Ia meminta wartawan menanyakan lebih lanjut kepada ketua fraksi.

“Saya tidak bisa bicara soal ini, karena ini keputusan fraksi, lebih baik wawancara ketua fraksi saja,” ujar Sofyan Tan.

Beberapa pengusul lainnya, termasuk Hinca Panjaitan dan Ahmad Doli Kurnia Tandjung, belum menyampaikan keterangan saat berita ini ditulis.

Proses selanjutnya

Pimpinan DPR telah menerima usulan dan menegaskan akan mengikuti mekanisme hukum dan tata tertib yang berlaku. Tahapan lanjutan akan bergantung pada proses internal DPR sesuai ketentuan UU MD3 dan Tata Tertib.

Perkembangan lebih lanjut akan mengikuti mekanisme resmi di parlemen dan pengumuman dari pimpinan DPR.