PDIP Sumut: Pengunduran Diri Gibran Tak Sah Secara Konstitusional

Medan, 11 November 2026 — Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pengaribuan, menyatakan bahwa kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka yang disebut diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki dasar konstitusional. Sutrisno menegaskan pengajuan mundur hanya sah jika disampaikan kepada MPR RI.

Pernyataan PDIP Sumut: mekanisme konstitusional harus dihormati

Sutrisno mengatakan pengunduran diri tidak dapat langsung ditujukan kepada presiden. Menurutnya, prosedur yang benar adalah penyampaian kepada MPR RI sehingga proses formal dapat dijalankan sesuai ketentuan.

"Pengunduran diri Gibran hanya boleh disampaikan ke MPR RI, tidak kepada presiden. Maka rakyat Indonesia tidak perlu terkecoh karena rumor pengunduran diri Gibran,"

Ia menilai langkah pengumuman mundur tersebut berpotensi mengaburkan proses yang sedang berjalan di DPR RI. Sutrisno menuduh bahwa pengunduran diri itu lebih bersifat strategi waktu daripada sikap tulus.

"Maka pengunduran diri Gibran hanya upaya berlomba dengan waktu, tidak disampaikan secara tulus,"

Proses DPR dan hak menyatakan pendapat

Sutrisno menyatakan pihaknya mendukung jalannya mekanisme konstitusional di DPR RI. Dia mengingatkan publik bahwa DPR telah menempuh langkah menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) dan memenuhi syarat minimum pengajuan, yang akan dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI keesokan hari.

Dengan demikian, menurut PDIP Sumut, keputusan terkait status Gibran sebaiknya mengikuti alur legislasi dan konstitusi, bukan klaim pengunduran diri yang disebarluaskan di luar mekanisme resmi.

Konfirmasi dari pihak lain

Sebaliknya, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi kabar bahwa Gibran memang mengajukan pengunduran diri pada Rabu (11/11/2026). Budi juga menyebut surat pengunduran diserahkan saat pertemuan di Lanud Halim Perdanakusuma.

"[Gibran mundur] betul,"

"[Diserahkan di Halim] betul,"

Perbedaan penafsiran antara klaim penyerahan surat dan ketentuan konstitusional memunculkan potensi sengketa prosedural. Publik kini menunggu putusan resmi DPR dan tindak lanjut MPR untuk memastikan status hukum pengunduran diri tersebut.

Imbas ke depan: Jika DPR melanjutkan proses HMP dan MPR menolak pengunduran yang tidak sesuai prosedur, kasus ini bisa menjadi preseden penting terkait tata cara pengajuan mundur pejabat tinggi negara.