DPR Tekankan Konsolidasi Fiskal dalam Penyusunan KEM-PPKF 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya konsolidasi fiskal saat penyusunan KEM-PPKF 2027. Pernyataan disampaikan pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Selasa, 12 Mei 2026. DPR meminta pemerintah menyeimbangkan disiplin anggaran dan perlindungan sosial agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Konsolidasi fiskal sebagai prioritas
Puan menilai tekanan geopolitik dan ekonomi global berkepanjangan menekan ruang fiskal. Oleh karena itu, DPR meminta penajaman belanja untuk menjaga program prioritas tetap berjalan. Tujuannya agar pembangunan memberi manfaat nyata kepada rakyat.
"Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional. Sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan,"
Tekanan global dan dampak di dalam negeri
Menurut Puan, kondisi global memengaruhi nilai tukar rupiah, harga energi, dan biaya logistik nasional. Dampak ini menambah beban pada penyusunan APBN 2027. DPR menekankan pentingnya strategi fiskal yang adaptif dan realistis.
Prioritas anggaran yang harus dilindungi
Meski ruang fiskal menyempit, DPR mendorong perlindungan terhadap belanja sosial dan infrastruktur. Puan menegaskan kualitas pertumbuhan harus terlihat dari penyerapan tenaga kerja dan pengurangan ketimpangan.
"Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut,"
Beberapa sektor prioritas yang disebutkan DPR meliputi:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur transportasi
- Program perlindungan sosial
Implikasi untuk APBN 2027
DPR melihat APBN 2027 sebagai momentum konsolidasi fiskal sekaligus penguatan program prioritas nasional. Dengan penajaman belanja, diharapkan stabilitas ekonomi terjaga dan pembangunan inklusif dapat dipercepat. DPR mengingatkan agar kebijakan fiskal menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sebagai penutup, Puan mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menyusun asumsi makro dan prioritas belanja. Langkah-langkah konsolidasi fiskal harus mengutamakan perlindungan terhadap golongan rentan agar hasil pembangunan dirasakan secara luas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenperin Targetkan Utilisasi Industri Kopi 86,6% pada 2029
Kemenperin menargetkan utilisasi industri pengolahan kopi naik ke 86,6% pada 2029 untuk dorong nilai tambah...
Rupiah Melesat ke Rp17.554 pada Pembukaan, Didorong Dolar Lemah
Rupiah menguat ke Rp17.554 per dolar AS pada pembukaan hari ini, dipicu pelemahan dolar AS dan kenaikan harg...
IHSG Dibuka Naik 6.700,84, Investor Diminta Waspada Profit Taking
IHSG dibuka menguat di 6.700,84 pada 9 Sept 2026; Phintraco ingatkan risiko profit taking dan perhatikan dat...
IHSG Berpeluang Lanjutkan Penguatan, Waspada Ambil Untung
IHSG berpeluang melanjutkan penguatan pada 9 Sept 2026 ke 6.700-6.750, namun waspadai aksi ambil untung dan...
Pemerintah Siapkan 200 Juta Rekening BRI dan BSI untuk Usia 17
Pemerintah siapkan 200 juta rekening otomatis lewat BRI dan BSI bagi warga usia 17 tahun, memanfaatkan data...
KAI Ajak Publik Jelajahi Jalur Bersejarah Kedungjati–Tuntang
KAI Explore mengajak komunitas menjelajah jalur Kedungjati–Tuntang pada 8–9 Sept 2026 untuk mengenal sejarah...