DPR Tekankan Konsolidasi Fiskal dalam Penyusunan KEM-PPKF 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya konsolidasi fiskal saat penyusunan KEM-PPKF 2027. Pernyataan disampaikan pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Selasa, 12 Mei 2026. DPR meminta pemerintah menyeimbangkan disiplin anggaran dan perlindungan sosial agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Konsolidasi fiskal sebagai prioritas
Puan menilai tekanan geopolitik dan ekonomi global berkepanjangan menekan ruang fiskal. Oleh karena itu, DPR meminta penajaman belanja untuk menjaga program prioritas tetap berjalan. Tujuannya agar pembangunan memberi manfaat nyata kepada rakyat.
"Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional. Sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan,"
Tekanan global dan dampak di dalam negeri
Menurut Puan, kondisi global memengaruhi nilai tukar rupiah, harga energi, dan biaya logistik nasional. Dampak ini menambah beban pada penyusunan APBN 2027. DPR menekankan pentingnya strategi fiskal yang adaptif dan realistis.
Prioritas anggaran yang harus dilindungi
Meski ruang fiskal menyempit, DPR mendorong perlindungan terhadap belanja sosial dan infrastruktur. Puan menegaskan kualitas pertumbuhan harus terlihat dari penyerapan tenaga kerja dan pengurangan ketimpangan.
"Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut,"
Beberapa sektor prioritas yang disebutkan DPR meliputi:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur transportasi
- Program perlindungan sosial
Implikasi untuk APBN 2027
DPR melihat APBN 2027 sebagai momentum konsolidasi fiskal sekaligus penguatan program prioritas nasional. Dengan penajaman belanja, diharapkan stabilitas ekonomi terjaga dan pembangunan inklusif dapat dipercepat. DPR mengingatkan agar kebijakan fiskal menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sebagai penutup, Puan mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menyusun asumsi makro dan prioritas belanja. Langkah-langkah konsolidasi fiskal harus mengutamakan perlindungan terhadap golongan rentan agar hasil pembangunan dirasakan secara luas.
Berita Terkait
OJK Panggil Toyota Astra Financial terkait Dugaan Pelanggaran Penagihan
OJK memanggil Toyota Astra Financial Services atas dugaan pelanggaran penagihan kredit di Serang dan meminta...
Holding Perkebunan Ajak Generasi Muda Percepat Transformasi
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara ajak generasi muda aktif percepat transformasi industri perkebun...
Angkutan Peti Kemas KAI Naik 19,35% hingga Mei 2026
KAI catat kenaikan angkutan peti kemas 19,35% hingga Mei 2026, total 2.428.471 ton, dorong efisiensi logisti...
Pameran Swarna Wastra Nusantara Pacu Tren Fesyen Berkelanjutan
Pameran SWN 2026 di Jakarta dorong promosi wastra dan kriya, selaras dengan tren fesyen berkelanjutan dan di...
Pelanggan Kereta Compartment Suite KAI Naik 79,38% Jan–Mei 2026
Pelanggan Compartment Suite KAI naik 79,38% jadi 20.565 orang pada Jan–Mei 2026; penumpang kini mengutamakan...
SUV Misterius DFSK Tertangkap Kamera, Peluncuran Semakin Dekat
PT Sokonindo tertangkap menguji SUV misterius DFSK di Indonesia; desain mulai terlihat, tetapi detail dan sp...