DPR Tekankan Konsolidasi Fiskal dalam Penyusunan KEM-PPKF 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya konsolidasi fiskal saat penyusunan KEM-PPKF 2027. Pernyataan disampaikan pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Selasa, 12 Mei 2026. DPR meminta pemerintah menyeimbangkan disiplin anggaran dan perlindungan sosial agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Konsolidasi fiskal sebagai prioritas
Puan menilai tekanan geopolitik dan ekonomi global berkepanjangan menekan ruang fiskal. Oleh karena itu, DPR meminta penajaman belanja untuk menjaga program prioritas tetap berjalan. Tujuannya agar pembangunan memberi manfaat nyata kepada rakyat.
"Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional. Sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan,"
Tekanan global dan dampak di dalam negeri
Menurut Puan, kondisi global memengaruhi nilai tukar rupiah, harga energi, dan biaya logistik nasional. Dampak ini menambah beban pada penyusunan APBN 2027. DPR menekankan pentingnya strategi fiskal yang adaptif dan realistis.
Prioritas anggaran yang harus dilindungi
Meski ruang fiskal menyempit, DPR mendorong perlindungan terhadap belanja sosial dan infrastruktur. Puan menegaskan kualitas pertumbuhan harus terlihat dari penyerapan tenaga kerja dan pengurangan ketimpangan.
"Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut,"
Beberapa sektor prioritas yang disebutkan DPR meliputi:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur transportasi
- Program perlindungan sosial
Implikasi untuk APBN 2027
DPR melihat APBN 2027 sebagai momentum konsolidasi fiskal sekaligus penguatan program prioritas nasional. Dengan penajaman belanja, diharapkan stabilitas ekonomi terjaga dan pembangunan inklusif dapat dipercepat. DPR mengingatkan agar kebijakan fiskal menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sebagai penutup, Puan mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menyusun asumsi makro dan prioritas belanja. Langkah-langkah konsolidasi fiskal harus mengutamakan perlindungan terhadap golongan rentan agar hasil pembangunan dirasakan secara luas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
PT Vale Luncurkan Kelas Konservasi untuk Duta Lingkungan
PT Vale meluncurkan Kelas Konservasi di Luwu Timur untuk melatih 50 pelajar menjadi duta lingkungan selama J...
Sandiaga Investasi di Mutuagung Lestari, Bidik Bisnis Sertifikasi
Sandiaga Uno investasikan pada PT Mutuagung Lestari untuk memperkuat layanan sertifikasi yang mendukung daya...
Regulasi dan Insentif Fiskal Kunci Pengembangan Industri Menengah
Regulasi jelas dan jaminan insentif fiskal dinilai penting untuk mempercepat pengembangan industri menengah...
Bisnis Kopi Solo Melaju Seiring Perubahan Gaya Hidup
Bisnis kopi di Solo berkembang karena gaya hidup, wisata, dan inovasi UMKM; peluang besar bagi kedai lokal y...
Harga Emas Antam Turun Tajam ke Rp2.605.000/gram
Harga emas Antam 24 Juli 2026 turun ke Rp2.605.000/gram, minus Rp35.000; buyback Rp2.345.000/gram. Ketentuan...
INALUM Buka Program Magang, Ajak Talenta Muda Belajar di Industri
INALUM membuka program magang untuk talenta muda belajar langsung di industri nasional, memperkuat keterampi...