DPR Tekankan Konsolidasi Fiskal dalam Penyusunan KEM-PPKF 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya konsolidasi fiskal saat penyusunan KEM-PPKF 2027. Pernyataan disampaikan pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Selasa, 12 Mei 2026. DPR meminta pemerintah menyeimbangkan disiplin anggaran dan perlindungan sosial agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Konsolidasi fiskal sebagai prioritas
Puan menilai tekanan geopolitik dan ekonomi global berkepanjangan menekan ruang fiskal. Oleh karena itu, DPR meminta penajaman belanja untuk menjaga program prioritas tetap berjalan. Tujuannya agar pembangunan memberi manfaat nyata kepada rakyat.
"Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional. Sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan,"
Tekanan global dan dampak di dalam negeri
Menurut Puan, kondisi global memengaruhi nilai tukar rupiah, harga energi, dan biaya logistik nasional. Dampak ini menambah beban pada penyusunan APBN 2027. DPR menekankan pentingnya strategi fiskal yang adaptif dan realistis.
Prioritas anggaran yang harus dilindungi
Meski ruang fiskal menyempit, DPR mendorong perlindungan terhadap belanja sosial dan infrastruktur. Puan menegaskan kualitas pertumbuhan harus terlihat dari penyerapan tenaga kerja dan pengurangan ketimpangan.
"Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut,"
Beberapa sektor prioritas yang disebutkan DPR meliputi:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur transportasi
- Program perlindungan sosial
Implikasi untuk APBN 2027
DPR melihat APBN 2027 sebagai momentum konsolidasi fiskal sekaligus penguatan program prioritas nasional. Dengan penajaman belanja, diharapkan stabilitas ekonomi terjaga dan pembangunan inklusif dapat dipercepat. DPR mengingatkan agar kebijakan fiskal menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sebagai penutup, Puan mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menyusun asumsi makro dan prioritas belanja. Langkah-langkah konsolidasi fiskal harus mengutamakan perlindungan terhadap golongan rentan agar hasil pembangunan dirasakan secara luas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...