DPRK Banda Aceh Usulkan Komite Penanganan AIDS

BANDA ACEH – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mengusulkan pembentukan Komite Penanganan AIDS guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan HIV/AIDS. Usulan disampaikan pada rapat pimpinan DPRK, Senin (27/7/2026), setelah mendengarkan penjelasan Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) se-Aceh.

Gagasan komite dan tujuan

Irwansyah menyatakan penanganan HIV/AIDS tidak bisa diserahkan pada satu lembaga saja. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi antarlembaga supaya program pencegahan dan pengobatan berjalan efektif.

"Saya mendorong agar segera dibentuknya Komite Penanggulangan AIDS. Nanti masalah ini dapat dikendalikan, dikelola, dan diperbaiki lewat kolaborasi bersama,"

Data kasus di Banda Aceh

Adinkes melaporkan total 918 kasus HIV/AIDS tercatat di Banda Aceh sejak 2008. Dari jumlah itu, 226 adalah pemegang KTP Banda Aceh, sedangkan sisanya berasal dari daerah lain namun berdomisili atau berobat di kota ini.

Data terbaru menunjukkan ada 43 kasus baru terdaftar pada Januari–Juli 2026. Sementara itu, tercatat 140 pasien meninggal terkait HIV/AIDS sejak awal pendataan.

Saat ini Banda Aceh memiliki 21 layanan pengobatan HIV/AIDS dari total 115 layanan yang tersedia di Aceh, termasuk RSUD dr. Zainoel Abidin, RS Umum Meuraxa, dan beberapa puskesmas.

Fokus penanganan: HIV/AIDS dan TBC

Perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, menyatakan pihaknya memprioritaskan program pada HIV/AIDS dan TBC. Upaya yang dijalankan meliputi sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan, dan penggalangan dukungan lintas pihak.

Dr. Rayhan, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sekaligus pengurus Adinkes Aceh, menilai kondisi HIV/AIDS di Banda Aceh cukup mengkhawatirkan. Ia menyebut salah satu faktor risiko terbesar datang dari hubungan seksual sesama laki-laki (MSM).

"Jika dalam satu rumah ada 5, 1 positif TBC, maka 4 lainnya juga harus minum obat,"

Media menekankan pentingnya skrining TBC di lingkungan rumah dan institusi untuk mencegah penularan lebih luas.

Permintaan dukungan dan langkah selanjutnya

Adinkes meminta dukungan DPRK Banda Aceh untuk anggaran kegiatan skrining, edukasi, dan kampanye pencegahan HIV/AIDS serta TBC. Mereka juga berharap program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dapat mendukung program bagi karyawan dan keluarga.

Irwansyah menyatakan DPRK siap memberikan dukungan, baik melalui penganggaran maupun fasilitator. Ia juga mengusulkan pertemuan lintas instansi dan perusahaan di DPRK untuk menyamakan langkah dan komitmen penanggulangan.

Wakil Ketua DPRK, Dr Musriadi Aswad, mendukung pembentukan komite. Ia mengingatkan Aceh pernah memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang aktif, sehingga pembentukan forum baru dinilai relevan untuk mengatasi lonjakan kasus.

Dengan pembentukan komite dan dukungan lintas sektor, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS serta TBC di Banda Aceh bisa berjalan lebih terkoordinasi dan menurunkan angka kasus.