DPRD Jatim Minta Pendampingan dan Infrastruktur Digital untuk Desa
MAGETAN — Anggota DPRD Jawa Timur Diana AV Sasa meminta pemerintah memastikan kesiapan pendampingan dan infrastruktur digital bagi desa. Permintaan itu terkait beban pelaporan administrasi yang timbul dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
Kewajiban administrasi menurut PP Desa 2026
Diana menjelaskan beberapa pasal menempatkan tanggung jawab pelaporan pada pemerintah desa. Pada Pasal 51 disebutkan kepala desa wajib memberikan laporan tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada BPD dan bupati/walikota. Sedangkan Pasal 129 mengatur kewajiban penyusunan laporan realisasi APBDesa serta pertanggungjawaban keuangan dan aset desa.
Informasi APBDesa wajib diumumkan secara berkala melalui:
- papan informasi desa;
- musyawarah desa; atau
- media digital.
Kendala implementasi di lapangan
Diana memperingatkan banyak desa belum sepenuhnya siap menjalankan kewajiban administratif dan digital tersebut. Beberapa kendala yang disebutkan adalah keterbatasan sumber daya manusia, jaringan internet, dan perangkat pendukung administrasi digital.
"Semangat penguatan akuntabilitas dan digitalisasi tata kelola desa tentu baik. Tetapi jangan sampai desa terlalu dibebani pendekatan administratif dan sistem digital yang belum sepenuhnya siap di lapangan,"
Ia menekankan implementasi kebijakan tidak boleh hanya menambah beban administratif tanpa dukungan nyata di lapangan.
"Jangan sampai kepala desa lebih sibuk mengurus laporan dan sistem daripada menyelesaikan persoalan rakyat di desanya,"
Saran dan harapan: pendampingan serta fleksibilitas
Menurut Diana, pemerintah perlu menyiapkan program pendampingan dan penguatan kapasitas untuk mendampingi desa dalam proses digitalisasi dan pelaporan. Pendekatan ini harus praktis dan disesuaikan kondisi tiap desa, bukan sekadar menambah aturan administratif.
Ia juga mengingatkan pentingnya memandang desa sebagai subjek pembangunan dengan karakter sosial dan budaya khas. Pendekatan birokrasi yang kaku dikhawatirkan mengikis nilai gotong royong dan musyawarah yang menjadi kekuatan desa.
"Desa jangan diposisikan hanya sebagai unit administrasi negara. Desa adalah ruang hidup masyarakat yang tumbuh dengan gotong royong, musyawarah, dan kedekatan sosial. Nilai-nilai itu jangan sampai hilang karena pendekatan birokrasi yang terlalu kaku,"
Diana berharap pelaksanaan PP ini memberi ruang fleksibilitas bagi desa untuk menyesuaikan pelaporan dan tata kelola sesuai kebutuhan dan karakter masyarakat setempat. Dengan demikian, pelaporan tidak mengalahkan fungsi utama pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah warga.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Bambang Sutriyono Latih dan Bagikan Pupuk Organik ke 300 Petani Bojonegoro
Bambang Sutriyono menggelar pelatihan dan membagikan pupuk organik gratis ke 300 petani di Desa Turigede unt...
DPRD Bojonegoro Tekankan BPD Harus Penuhi Keterwakilan Perempuan 30%
Anggota DPRD Erix Maulana menegaskan BPD wajib memenuhi 30% keterwakilan perempuan sesuai Surat Edaran Bupat...
Wiwin: Pemberdayaan Masyarakat Tak Cukup Hanya Bantuan Fisik
Wiwin Sumrambah minta pemberdayaan masyarakat tak hanya bantuan fisik, melainkan pelatihan, pendampingan, da...
Banyuwangi Juara I Smart Society lewat Inovasi UGDK
Banyuwangi meraih Juara I Smart Society di Smart City Forum 2026 berkat UGDK, platform digital untuk percepa...
DPRD Minta Pemprov & BBWS Koordinasi Rawat Kali Perbatasan Surabaya
Ketua Komisi C DPRD Surabaya minta Pemprov Jatim dan BBWS koordinasi dengan daerah tetangga untuk bersihkan...
Puan Maharani Raih AIPA Distinguished Service Award 2026
Puan Maharani menerima AIPA Distinguished Service Award 2026 di Manila atas kontribusi memperkuat diplomasi...