Wamen PPPA Dorong Kesetaraan Gender di Desa lewat Komunikasi
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, mendorong komunikasi berperspektif gender untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan perempuan di tingkat desa. Pernyataan itu disampaikan pada Minggu, 7 Juni 2026, saat menyoroti tantangan budaya dan kebijakan di akar rumput. Tujuannya agar perubahan norma lokal tidak merendahkan martabat perempuan dan mendukung pembangunan desa yang inklusif.
Komunikasi berperspektif gender sebagai kunci
Veronica menegaskan bahwa nilai budaya dan adat istiadat perlu dipahami secara kontekstual, tetapi harus dikoreksi bila menimbulkan ketimpangan gender. Perubahan cara pandang masyarakat dianggap esensial agar kesetaraan tidak menghapus keberagaman budaya desa.
Budaya yang menimbulkan ketimpangan terhadap perempuan harus diubah melalui komunikasi yang mendorong nilai inklusif dan berkeadilan
Ia menambahkan bahwa seluruh warga negara memiliki hak setara tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam regulasi perundang-undangan. Namun, hak itu kerap terbentur praktik dan kebiasaan lokal yang belum berubah.
Hambatan di tingkat akar rumput
Menurut Veronica, ada beberapa hambatan utama yang menghalangi integrasi perspektif gender ke kebijakan desa. Pemahaman tentang kesetaraan gender belum tersosialisasi optimal sehingga belum masuk dalam nomenklatur kebijakan desa.
- Keberagaman adat, kebiasaan, dan ritual lokal yang berbeda-beda.
- Kurangnya terminologi dan kebijakan desa yang responsif gender.
- Kesulitan kelembagaan menjalankan program pembangunan responsif perempuan dan anak.
Program kebun pangan berbasis permakultur
Untuk memperkuat kemandirian ekonomi perempuan, Kementerian PPPA menyiapkan program kebun pangan perempuan berbasis permamkultur dan ekonomi restoratif. Program ini dirancang sebagai pintu masuk pemberdayaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas desa.
Melalui regulasi dan penguatan komunitas, perempuan harus memperoleh hak pengelolaan tanah agar dapat berkembang secara mandiri
Fokus program adalah memperkuat akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan membangun jaringan komunikasi perempuan yang mendukung pembangunan desa inklusif.
Kolaborasi dengan Institut Français d’Indonésie
Kementerian PPPA menjalankan program ini bekerja sama dengan Institut Français d’Indonésie (IFI). Wakil Direktur IFI, Vincent Degoul, menyatakan kerja sama akan menghasilkan solusi berkelanjutan yang berdampak langsung pada kesetaraan gender.
Kami akan terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk masalah-masalah kesetaraan gender, lingkungan, dan ekonomi kreatif
Menurut Vincent, kolaborasi lintas organisasi dan lembaga publik penting untuk menciptakan solusi yang dapat diterapkan dan dirawat oleh komunitas lokal.
Implikasi dan langkah ke depan
Penerapan komunikasi berperspektif gender di desa memerlukan harmonisasi regulasi, pendidikan publik, dan penguatan komunitas. Dengan dukungan kebijakan serta kerja sama internasional, program kebun pangan dan akses pengelolaan tanah diharapkan membuka jalan bagi pemberdayaan ekonomi perempuan yang berkelanjutan.
Berita Terkait
Wamen HAM: Negara Harus Segera Selesaikan Hak Sipil Sunda Wiwitan
Wamen HAM Mugiyanto minta negara segera selesaikan pengakuan hak sipil Sunda Wiwitan, termasuk pengakuan dok...
Tata Cara dan Jadwal Pengambilan PIN SPMB Jatim 2026
Panduan lengkap tata cara, jadwal, dan verifikasi dokumen pengambilan PIN SPMB Jatim 2026 untuk calon murid...
KemenPPPA Dorong Suara Anak Indonesia Masuk Agenda Pembangunan
KemenPPPA mendorong Suara Anak Indonesia (SAI) 2026 agar aspirasi anak menjadi bagian dari kebijakan pembang...
Syarat & Link Pengambilan PIN SPMB Jawa Timur 2026
Calon peserta SPMB Jatim 2026 wajib mengambil PIN daring 28 Mei–9 Juni 2026; simak syarat, dokumen, jadwal v...
Surabaya Perketat SPMB 2026 dengan Aplikasi 'Cek In Warga'
Surabaya integrasikan aplikasi Cek In Warga dengan sistem SPMB 2026 untuk mendeteksi perpindahan KK yang dil...
Apoteker: Pelemahan Rupiah Dorong Kenaikan Harga Obat hingga 3%
Pelemahan rupiah mendorong kenaikan harga obat hingga 3%, terutama obat bebas; apotek batasi stok dan masyar...