DPR Tekankan Keselamatan Publik dalam Pengelolaan TNGM

Komisi IV DPR menegaskan pentingnya keselamatan masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV, Alex Indra Lukman, saat kunjungan kerja ke Sleman pada Jumat, 10 Juli 2026, yang membahas mitigasi bencana, pengelolaan kawasan konservasi, pendakian, dan penanganan penambangan ilegal.

Penegasan larangan demi keselamatan

Komisi IV meminta agar keputusan pelarangan aktivitas berisiko di kawasan Merapi ditegakkan dengan tegas. Alasan utama adalah keselamatan pengunjung dan warga di sekitar kawasan konservasi. Menurut Alex, keputusan yang sudah diambil oleh Kepala Balai Taman Nasional harus dipatuhi tanpa pengecualian.

"Ketika pemerintah atau Kepala Balai Taman Nasional sudah memutuskan pendakian itu tidak diizinkan, tentu dengan pertimbangan, terutama soal keselamatan. Oleh karena itu harus ada ketegasan, tidak boleh ya tidak boleh, titik, jangan ada lagi pakai komanya,"

Dampak larangan bagi masyarakat sekitar

Komisi IV mengingatkan bahwa pembatasan akses berpotensi berdampak pada mata pencaharian penduduk lokal. Banyak warga menggantungkan penghasilan dari aktivitas di kawasan Merapi, sehingga kebijakan larangan perlu disertai solusi yang konkret.

"Kalau sudah dilarang, berarti itu dengan pertimbangan, tapi tidak boleh juga pemerintah melarang tanpa solusi. Karena itu, ketika pelarangan diterbitkan, harus disertai dengan opsi-opsi agar masyarakat sekitar mendapatkan penghasilan dari Merapi ini, tapi yang aman,"

Penanganan penambangan ilegal

Selain soal pendakian, Komisi IV mendorong penegakan hukum terhadap penambangan ilegal di TNGM. Aktivitas tambang yang melanggar aturan dinilai mengancam kelestarian kawasan konservasi dan keselamatan warga.

Alex meminta Kementerian Kehutanan dan aparat penegak hukum bertindak lebih proaktif untuk menghentikan praktik ilegal ini. Pengelolaan TNGM, kata dia, harus menyeimbangkan aspek keselamatan publik dan perlindungan lingkungan.

Rekomendasi dan langkah konkret

Dalam kunjungan tersebut Komisi IV menekankan beberapa langkah prioritas, antara lain:

• Penegakan aturan pelarangan aktivitas berisiko secara konsisten.
• Penyusunan opsi ekonomi alternatif untuk masyarakat terdampak.
• Operasi terpadu aparat untuk menindak penambangan ilegal.
• Peningkatan sosialisasi dan mitigasi bencana bagi warga dan pengunjung.

Komisi IV menilai bahwa kebijakan pengelolaan TNGM harus proaktif dan berpihak pada keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Implementasi rekomendasi itu diharapkan mampu meminimalkan risiko bencana dan memberi solusi ekonomi yang aman bagi warga sekitar.