Komisi IV: Asuransi Nelayan Kunci Swasembada Pangan

Anggota Komisi IV DPR, Ellen Esther Pelealu, mendesak pemberian jaminan keselamatan kerja untuk semua nelayan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan sektor kelautan. Pernyataan disampaikan usai Focus Group Discussion bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Jumat, 10 Juli 2026, di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ellen menilai perlindungan itu penting agar nelayan memiliki kepastian bekerja dan produksi nasional dapat meningkat.

Dorongan asuransi bagi nelayan

Ellen meminta KKP memastikan program asuransi menyasar seluruh nelayan, termasuk nelayan kecil dan pembudidaya. Menurutnya, asuransi bukan sekadar proteksi finansial tetapi bagian dari sistem jaminan keselamatan kerja yang mendorong stabilitas produksi. Dengan perlindungan tersebut, risiko kehilangan mata pencaharian akibat kecelakaan atau cuaca ekstrem bisa diminimalkan.

"Memfasilitasi kepada semua nelayan-nelayan untuk mendapatkan jaminan hidup dalam artian adalah asuransi. Karena swasembada pangan khususnya di bidang kelautan itu akan tercapai jika nelayan juga ada jaminan untuk keselamatan kerja," ujarnya.

Dukungan untuk pembudidaya rumput laut di Banggai

Selain asuransi, Ellen menyoroti kebutuhan dukungan menyeluruh bagi pembudidaya rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Daerah ini disebut memiliki potensi besar sebagai sentra produksi rumput laut nasional. Namun bantuan yang diterima pembudidaya selama ini cenderung terbatas pada pemberian bibit saja.

Dia menekankan perlunya penyediaan sarana pendukung seperti pelampung dan perahu agar proses budidaya bisa berjalan efisien dan berkelanjutan. Menurut Ellen, bantuan yang komprehensif akan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas tersebut.

Implikasi kebijakan dan harapan ke depan

Ellen berharap masukan dari FGD menjadi bagian dalam penyusunan program prioritas KKP untuk sektor kelautan dan perikanan. Ia menilai sinergi antara perlindungan nelayan dan dukungan teknis untuk pembudidaya akan mempercepat capaian swasembada pangan. Dengan kebijakan yang terintegrasi, risiko produksi dapat ditekan dan kesejahteraan pelaku usaha kelautan meningkat.

Ke depan, KKP diharapkan menyusun skema bantuan yang mencakup asuransi, infrastruktur kecil, dan akses pasar sehingga potensi daerah seperti Banggai dapat dimaksimalkan. Perlindungan dan dukungan yang berjalan seiring dinilai krusial untuk menjaga ketahanan pangan laut nasional.