Ikhwan Apresiasi BGN Turun Tangan atas Keracunan MBG di Karo

MEDAN — Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Ikhwan Ritonga mengapresiasi tindakan cepat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang terbang dari Jakarta ke Karo untuk menangani kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa puluhan siswa. Pernyataan disampaikan Ikhwan saat memberikan keterangan di Kantor DPRD Sumut, Kamis (20/8), menanggapi kunjungan lapangan BGN dan penanganan korban.

Kunjungan Kepala BGN ke lokasi dan rumah sakit

Ikhwan menilai kunjungan Kepala BGN berlangsung meski waktunya sangat sibuk menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI. Kepala BGN disebut tiba di Sumut hanya sehari, datang pagi dan kembali sore, namun tetap menyempatkan meninjau Karo dan sejumlah rumah sakit.

Menurut Ikhwan, salah satu rumah sakit yang dikunjungi adalah RS Haji Medan karena fasilitasnya dinilai lebih memadai untuk perawatan korban. Kunjungan itu sekaligus menjadi bentuk perhatian langsung dari pemerintah pusat terhadap insiden tersebut.

'Lihat kekecewaan Kepala BGN terhadap apa yang terjadi di Karo. Itu adalah bentuk kekecewaan. Sehingga kita apresiasi beliau bisa datang langsung dari Jakarta, padahal waktunya sangat-sangat sibuk menjelang hari kemerdekaan,' kata Ikhwan.

Temuan investigasi sementara BGN

Ikhwan mengungkapkan hasil investigasi sementara BGN mengarah pada dugaan kelalaian dalam penyimpanan bahan makanan. Temuan awal menyebut ikan, sebagai bahan baku, diduga dibiarkan di luar ruang pendingin hingga sekitar 12 jam sebelum diolah.

Akibatnya, mungkin terjadi pembusukan ringan yang kemudian memicu keracunan massal pada siswa yang menerima makanan. Temuan ini memicu kemarahan kepala BGN terhadap pelaksanaan operasional di lapangan.

Sanksi dan evaluasi internal BGN

Ikhwan mengatakan Kepala BGN telah menegur jajaran BGN di Sumut dan memberi sinyal akan menjatuhkan sanksi tegas. Evaluasi disebut akan menyasar kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta posisi-posisi pengawasan yang terkait.

'Kepala SPPG pasti dievaluasi, kemudian beberapa jabatan yang menyangkut pengawasan juga mungkin perlu dievaluasi oleh BGN. Dan itu memang sudah disampaikan Kepala BGN terkait pemecatan dan akan diberikan sanksi yang sesuai atas kelalaian tersebut,' tegas Ikhwan.

Pengawasan DPRD Sumut dan imbauan kepada pengelola

Ikhwan menegaskan DPRD Sumut akan aktif mengawasi seluruh dapur SPPG di provinsi ini. Pengawasan mencakup proses pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi makanan ke siswa sekolah.

Ia mengimbau pengelola SPPG tidak main-main dengan standar keamanan pangan karena program MBG adalah program prioritas nasional yang menyasar pemenuhan gizi anak. Masyarakat juga diajak ikut mengawasi dan melaporkan temuan ke DPRD Sumut atau BGN.

'Kami dari DPRD tentunya akan melaksanakan pengawasan-pengawasan, membantu Badan Gizi, memberikan informasi-informasi terkait pelaksanaan dapur-dapur yang ada di Sumatera Utara,' pungkasnya.

Insiden ini mendorong langkah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dapur SPPG di Sumut, sekaligus mempertegas pentingnya standar keamanan pangan untuk melindungi kesehatan siswa.