Kemlu Perkuat Koordinasi dengan Negara Tetangga Atasi Kabut Asap
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara tetangga untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang meluas. Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl A. Mulachela di Jakarta, Rabu, 9 September 2026. Upaya dilakukan melalui pertemuan berkala dan pemanfaatan kerangka kerja sama ASEAN.
Koordinasi regional dan kerangka kerja
Indonesia menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama lintas negara dalam menghadapi kabut asap yang berdampak melintasi batas negara. Pertemuan berkala dengan negara mitra digelar untuk membahas langkah penanganan dan tindak lanjut secara terkoordinasi.
"Pertemuan berkala untuk membahas isu kabut asap dan koordinasi tindak lanjutnya juga terus dilakukan,"
Kemlu mengoptimalkan mekanisme regional yang mengacu pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Pemerintah menekankan pentingnya kerja sama bilateral untuk menjaga hubungan baik sekaligus mengendalikan dampak lingkungan lintas batas.
"Indonesia senantiasa mengedepankan kerja sama dengan negara tetangga. Khususnya dalam menghadapi isu lingkungan yang dampaknya merentas batas negara seperti kabut asap, demi menjaga hubungan bilateral tetap baik,"
Upaya domestik: Operasi Modifikasi Cuaca
Di tingkat nasional, pemerintah menggabungkan strategi pencegahan dan pemadaman. Kementerian Kehutanan bersama BMKG merencanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di beberapa provinsi untuk mengurangi kondisi kering yang mendukung kebakaran.
- Jawa Timur: OMC 3-9 September 2026 menggunakan pesawat CASA A2104.
- Kalimantan Barat: OMC 5-14 September 2026 menggunakan pesawat CASA 212 dengan dukungan logistik BNPB.
- Kalimantan Tengah: OMC 6-14 September 2026 menggunakan pesawat CASA 212 dan dukungan BNPB.
Langkah ini dimaksudkan untuk memutus kondisi atmosfer yang memicu titik panas serta memperkuat capaian operasi pemadaman di lapangan.
Dampak lintas batas dan bantuan internasional
Kabut asap dilaporkan telah mencapai wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina termasuk Ibu Kota Manila. Malaysia sempat menetapkan status darurat di wilayah Serian, Sarawak pada 5 September 2026, sebelum mencabutnya pada 7 September 2026.
Beberapa negara menyatakan dukungan terhadap upaya Indonesia. Jepang mengerahkan tiga helikopter untuk membantu pemadaman di Indonesia pada periode 12-19 September 2026. Malaysia juga menyatakan kesiapan membantu, namun masih menunggu respons dari pemerintah Indonesia.
Prospek dan langkah berikutnya
Koordinasi lintas negara dinilai krusial karena dampak kabut asap bersifat transnasional. Selain operasi teknis seperti OMC, upaya diplomatik dan pertukaran informasi antarnegara akan terus diintensifkan. Pemerintah menekankan kesiagaan menghadapi kondisi cuaca kering yang dipengaruhi dinamika iklim.
Penanganan terpadu antara diplomasi, operasi lapangan, dan bantuan internasional diharapkan bisa menurunkan risiko karhutla serta meminimalkan dampak kesehatan dan sosial yang meluas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...