Kemenkeu Terima Rp1,02 Triliun dari Pemulihan Aset Kejagung
Kementerian Keuangan menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,02 triliun dari hasil pemulihan aset yang diserahkan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung. Penyerahan berlangsung di Jakarta pada 15 Juni 2026 dan diserahkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin secara simbolis kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Uang ini berasal dari lelang, penelusuran aset, dan pengembalian aset korupsi.
Penyerahan dan konteks acara
Penyerahan dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan BPA Fair 2026. Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa pemulihan aset penting untuk menjaga keuangan negara. Ia menekankan bahwa aset yang berhasil dikembalikan menambah penerimaan negara dan dapat dipakai untuk pembiayaan pembangunan serta layanan publik.
Pemulihan aset merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara
Rincian pemulihan aset
Kejaksaan Agung menyatakan bahwa total Rp1,02 triliun itu merupakan akumulasi beberapa sumber. Rinciannya meliputi hasil lelang pada BPA Fair 2026, penelusuran aset tanah dan bangunan, serta pengembalian aset dari perkara tindak pidana korupsi.
| Jenis Penerimaan | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Hasil lelang BPA Fair 2026 | 978,100,000,000 |
| Penelusuran aset tanah dan bangunan | 30,900,000,000 |
| Pengembalian aset dari perkara Edi Tansil (uang) | 51,600,000,000 |
| Penyerahan hasil lelang kepada korban | 19,100,000,000 |
Kasus Edi Tansil dan pesan Menkeu
Menkeu Purbaya menyoroti khusus keberhasilan penelusuran aset dari perkara korupsi Edi Tansil. Proses penanganan kasus itu berlangsung puluhan tahun, namun negara tetap berupaya menuntaskan haknya.
Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian
Ia menegaskan juga bahwa siapa pun yang merugikan negara akan terus dikejar. Hak negara tidak boleh hilang meski waktu berjalan.
Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar. Hak negara tidak boleh hilang
Dampak dan pengelolaan penerimaan
Kemenkeu menyatakan komitmen untuk mengelola seluruh penerimaan negara, termasuk yang berasal dari pemulihan aset, secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana hasil pemulihan aset akan dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Langkah ini juga menegaskan bahwa upaya pemulihan aset menjadi instrumen penting dalam pengelolaan fiskal dan penegakan hukum aset negara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...