Ekonomi

Rosan Targetkan Realisasi Investasi 2027 Rp2.322 Triliun

Bagikan:
Menteri Investasi Rosan Roeslani saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Senayan

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menetapkan target realisasi investasi tahun 2027 sebesar Rp2.322 triliun. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 15 Juni 2026. Target 2027 ini naik 13,8 persen dibanding target 2026.

Target dan kebutuhan anggaran

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Anggaran itu dirancang untuk mendukung program percepatan penanaman modal dan penguatan hilirisasi industri.

"Sesuai rancangan RKP tahun 2027, Kementerian Investasi ditargetkan mencapai realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun. 13,8 persen lebih tinggi dibanding target 2026,"

Rosan menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk menjaga kesinambungan program investasi dan menarik modal dalam negeri serta asing.

Pagu indikatif dan penurunan alokasi

Meski mengajukan Rp2,19 triliun, pagu indikatif yang diterima kementerian saat ini hanya Rp625,14 miliar. Angka ini turun 37,6 persen dibanding alokasi 2026 dan baru memenuhi sekitar 52 persen dari kebutuhan minimal kementerian yang mencapai Rp1,2 triliun.

"Untuk mendukung pencapaian tersebut, kami mengusulkan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Namun pagu indikatif yang kami terima saat ini adalah Rp625,14 miliar atau turun 37,6 persen dari alokasi 2026,"

Rincian pagu indikatif

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon memaparkan rincian pagu indikatif untuk tahun anggaran 2027 yang diajukan ke DPR.

Program Alokasi (Rp)
Program dukungan manajemen Rp470.957.046.000
Program penanaman modal dan hilirisasi Rp154.183.659.000
Total pagu indikatif Rp625.140.705.000

"Dengan rincian sebesar Rp470.957.046.000 untuk program dukungan manajemen. Dan sebesar Rp154.183.659.000 untuk program penanaman modal dan hilirisasi,"

Permintaan tambahan dan langkah ke depan

Karena selisih besar antara kebutuhan dan pagu indikatif, kementerian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar. Tambahan ini diharapkan menutup kebutuhan minimal sehingga pelaksanaan program tidak terganggu.

"Kami berharap dukungan pimpinan dan anggota Komisi XII. Agar tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar sesuai kebutuhan minimal dapat terpenuhi,"

Komisi XII kini memegang peran penting dalam pembahasan anggaran. Keputusan akhir DPR terhadap pagu dan tambahan anggaran akan menentukan kapasitas kementerian dalam mencapai target investasi 2027.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait