DPRD Minta Menteri ESDM Copot GM Pertamina Patra Niaga Sumbagut

Deliserdang, Sumut — Anggota DPRD Deliserdang H. Purwaningrum, SH mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi dan mencopot Eksekutif General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut. Desakan itu muncul setelah gangguan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) menyebabkan kelangkaan di sejumlah SPBU di Kabupaten Deliserdang, sehingga menyulitkan masyarakat.

Desakan copot GM dan tuntutan transparansi

Permintaan pencopotan disampaikan Purwaningrum di Kantor DPRD Deliserdang pada Kamis (16/7). Ia menilai pihak manajemen regional bertanggung jawab atas kelancaran pasokan BBM di wilayah Sumatera Bagian Utara.

"Sebagai wakil rakyat dan juga mewakili suara masyarakat, kami meminta Pak Menteri ESDM Bahlil Lahdalia untuk segera mencopot Eksekutif GM PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut," kata H. Purwaningrum.

Purwaningrum menegaskan jika distribusi tidak beres, berarti ada kesalahan manajemen. Ia meminta evaluasi menyeluruh dan penggantian manajemen bila diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat membaik.

"Kalau distribusinya tidak beres, berarti ada yang salah dalam manajemen. Maka harus ada evaluasi. Kalau perlu dicopot dan diganti dengan orang yang lebih siap melayani masyarakat," tegasnya.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu juga mendesak Pertamina lebih transparan soal stok dan jadwal pengiriman BBM ke SPBU. Ia meminta pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM hadir dan mengambil langkah tegas agar keresahan publik teratasi.

Polresta Deliserdang atur antrean dan kawal truk tangki

Menanggapi lonjakan antrean di SPBU, Polresta Deliserdang melakukan pengaturan lalu lintas intensif. Personel diterjunkan untuk memastikan antrean tidak melebar hingga menutup badan jalan utama.

"Sehingga arus lalu lintas lancar dan antrean pengisian BBM berjalan tertib," kata Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK, M.Si.

Selain mengatur lalu lintas, personel juga mengawal mobil tangki Pertamina yang mengirim suplai ke SPBU di wilayah hukum Polresta Deliserdang. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat distribusi dan mencegah kemacetan panjang.

Dampak dan langkah yang diharapkan

Kelangkaan BBM memicu antrean panjang dan mengganggu mobilitas warga. Desakan pencopotan GM dan tuntutan transparansi menunjukkan tekanan publik terhadap Pertamina dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah distribusi.

Ke depan, masyarakat menantikan respons cepat dari Kementerian ESDM dan perbaikan manajemen distribusi agar pasokan BBM kembali stabil dan pelayanan kepada masyarakat pulih.