Warga Deliserdang Tuntut Perbaikan Jalan Meski Sudah Bayar PBB

Deliserdang — Warga Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, mendesak Pemerintah Kabupaten segera memperbaiki Jl. Pasar V Timur yang rusak parah meski mereka mengaku rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Keluhan ini disampaikan warga pada Kamis (16/7) siang setelah perbaikan tidak kunjung dilakukan.

Warga mempertanyakan penggunaan pajak

Sejumlah warga, termasuk M. Amin (53), Syarifuddin (51) dan Syaiful Bahri (52), mengatakan mereka selalu membayar PBB setiap tahun. Mereka merasa berhak menerima layanan publik, termasuk perbaikan jalan, dari dana yang dikumpulkan pemerintah.

"Saya setiap tahun tidak pernah lupa membayar kewajiban kepada pemerintah dengan membayar PBB. Ketika petugas datang ke rumah menyerahkan SPPT, beberapa hari kemudian saya pun langsung membayar pajak sesuai dengan jumlah yang tertera di SPPT tersebut,"

Warga lain menambahkan bahwa jalan tersebut berstatus jalan kabupaten sehingga menjadi kewenangan Pemkab Deliserdang. Mereka mempertanyakan mengapa jalan yang menghubungkan ke Jl. Ismail Harun Desa Bandar Khalifah itu belum juga diperbaiki.

"Dimana letak keadilan pemerintah kepada masyarakatnya. Intinya kami minta kepada Pemerintah Kabupaten Deliserdang segera lah memperbaiki kondisi jalan yang sudah rusak parah di Desa Medan Estate ini dan jangan sampai ada pembiaran,"

Upaya desa dan respons administrasi

Kepala Desa Medan Estate, Asdat Lubis, mengatakan pemerintah desa telah mengajukan permohonan perbaikan ke Pemkab Deliserdang karena kondisi jalan sangat mendesak. Menurutnya, surat permintaan perbaikan sudah dikirimkan karena kerusakan jalan itu berlangsung lama dan mengganggu akses warga.

Polemik pernyataan bupati dan reaksi publik

Permintaan warga muncul bersamaan dengan viralnya video Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, yang menyinggung hubungan antara penerimaan pajak dan pelaksanaan pembangunan. Dalam video itu, Bupati mempertanyakan apakah masyarakat rutin membayar PBB sebelum menunjuk lokasi perbaikan.

"Tergantung keuangan kita, masyarakatnya bayar pajak nggak? Bayar PBB nggak? Kalau nggak ada, uang pemerintah darimana? ... Kitakan membangun bukan pakai daun, kitakan sekarang membangun pakai uang APBD sendiri,"

Video tersebut memicu reaksi publik dan komentar keras warganet yang menuntut penjelasan lebih lanjut terkait prioritas anggaran dan akuntabilitas perbaikan infrastruktur.

Dampak dan langkah selanjutnya

Warga berharap Pemkab Deliserdang segera menindaklanjuti surat dari desa dan melakukan perbaikan sebelum kerusakan makin parah. Mereka juga meminta transparansi mengenai skema prioritas perbaikan jalan dan penggunaan dana daerah, termasuk alokasi dari PBB dan pendapatan daerah lainnya.

Situasi ini menjadi sorotan lokal dan berpotensi memicu diskusi lebih luas soal penataan anggaran infrastruktur di wilayah terdampak bencana yang juga menerima dana transfer dari pemerintah pusat.