Komisi IV Minta Pelaku Usaha Pastikan Kandungan Beras Fortifikasi
Komisi IV DPR RI meminta pelaku usaha memastikan kandungan gizi beras fortifikasi sesuai informasi pada kemasan. Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi IV, Ajbar, pada 18 September 2026. Permintaan ini bertujuan memberi kepastian kepada konsumen bahwa produk memenuhi klaim nutrisi yang tercantum.
Penegasan tentang informasi kemasan
Ajbar menegaskan bahwa fortifikasi berarti penambahan vitamin atau zat gizi tertentu ke dalam beras. Karena itu, produksi dan informasi pada kemasan harus akurat dan memenuhi ketentuan.
“Saya berharap pengusaha penggilingan dan beras menaati secara serius informasi pada kemasan. Kandungannya harus benar-benar sesuai dengan produk,”
Menurut Ajbar, keterangan pada kemasan penting untuk memastikan konsumen mendapatkan produk yang sesuai klaim.
Permintaan terkait penetapan harga
Komisi IV juga meminta penetapan harga beras fortifikasi dilakukan secara wajar. Harga harus mempertimbangkan biaya produksi termasuk biaya penambahan vitamin dalam proses fortifikasi.
“Saya berharap harga beras fortifikasi diseimbangkan dengan biaya produksi. Termasuk biaya penambahan berbagai kandungan vitamin dari proses fortifikasi,”
Ajbar mengingatkan agar kandungan gizi tidak dijadikan alasan untuk menaikkan harga secara tidak terkendali. Ia menekankan beras fortifikasi harus tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Kita berharap tidak dimanfaatkan secara sporadis ketika memiliki kandungan tertentu. Beras fortifikasi harus bisa dinikmati masyarakat dengan harga yang tertata,”
Pengawasan dan sanksi dari Bapanas
Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan tidak ada ruang bagi manipulasi produk fortifikasi. Bapanas memperketat pengawasan dan siap menindak pelanggaran, termasuk pencabutan izin.
“Beras fortifikasi yang melakukan manipulasi ditindak tegas. Kami sudah meminta jajaran Bapanas mengawasi dan menindak pelanggaran,”
Amran menyatakan izin produk yang terbukti melanggar telah diperintahkan untuk dicabut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk beredar memenuhi ketentuan kandungan dan mutu.
“Untuk produk fortifikasi yang sudah melanggar, izinnya dicabut. Saya sudah perintahkan izin tersebut dicabut,”
Langkah yang diminta
- Pelaku usaha memverifikasi dan mencantumkan informasi nutrisi yang akurat pada kemasan.
- Menetapkan harga wajar dengan memperhitungkan biaya fortifikasi.
- Pengawasan oleh Bapanas diperkuat dan sanksi diberlakukan untuk pelanggaran.
Dengan langkah tersebut, Komisi IV dan Bapanas berharap konsumen mendapat produk yang aman dan sesuai klaim. Pengawasan dan penegakan aturan akan menentukan apakah beras fortifikasi dapat diakses secara luas dan terjangkau.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...