Kadin Siap Bantu Genjot Pertumbuhan Ekonomi ke 8%
Kadin Indonesia menyatakan kesiapan membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie, saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026). Kadin menilai target ini penting untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan middle income trap.
Kadin dan target 8 persen
Anindya menekankan target 8 persen bisa dicapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha. Ia menyebut capaian ekonomi selama 20 tahun berada di kisaran 5 persen, sehingga percepatan perlu langkah terstruktur. Kadin akan mengambil peran konkret untuk memperkuat konsumsi, investasi, dan ekspor sebagai pendorong utama pertumbuhan.
“Ekonomi Indonesia sudah tumbuh selama 20 tahun sebesar 5 persen. Tetapi kita ketahui bahwa untuk bisa naik kelas melewati middle income trap, kita mesti bertahap menuju 8 persen. Kami melihat apabila kita bekerja sama, ini merupakan suatu hal yang sangat mungkin dilakukan,”
Fokus sektor dan peran pelaku usaha
Anindya memaparkan bahwa sekitar 92 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari tiga sumber utama: konsumsi masyarakat, investasi swasta, dan ekspor. Untuk itu, Kadin menyasar penguatan pada semua lini rantai nilai dengan melibatkan UMKM, koperasi, BUMN, BUMD, perusahaan besar, asosiasi, dan himpunan usaha.
Program cepat dan diplomasi ekonomi
Sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, Kadin mengonsolidasikan organisasi dan menjalankan empat program prioritas (quick wins). Program tersebut dirancang untuk memberi dampak sosial-ekonomi cepat serta memperkuat kapasitas tenaga kerja dan infrastruktur dasar.
- Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong
- Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)
- Perlindungan dan peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia
- Renovasi rumah tidak layak huni
Selain itu, Kadin membentuk Kadin Global Engagement Office (GEO) untuk mengawal peluang investasi, perdagangan, dan industrialisasi dari kerja sama internasional. Inisiatif ini bertujuan mempercepat masuknya modal dan teknologi ke sektor prioritas.
Kerja sama dengan lembaga investasi
Anindya juga menyatakan kesiapan Kadin bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mendorong investasi nasional. Menurutnya, sinergi antar-institusi diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan.
“Kami berharap KADIN bisa bekerja sama dan bahu-membahu dengan pemerintah. Mudah-mudahan Bapak Presiden selalu sehat dan bisa memimpin kita bukan saja keluar dari tantangan ini, tetapi juga bisa maju menuju 8 persen,”
Implikasi dan prospek
Langkah Kadin mendapat respons positif pasar, tercermin dari penegasan kembali peringkat Indonesia oleh beberapa lembaga internasional. Ke depan, keberhasilan target 8 persen bergantung pada implementasi kebijakan, iklim investasi, serta kolaborasi berkelanjutan antara sektor publik dan swasta.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Shofia Snack Kembangkan Keripik Singkong hingga Pasar Nasional
Shofia Snack, yang dirintis Lies Afriani, kembangkan keripik singkong beraroma jeruk purut dan ekspansi pema...
Modal Kecil, Soto & Sop Jakarta Bang Bento Demang Digemari
Soto dan Sop Jakarta Bang Bento di Demang Palembang ramai dikunjungi meski bermodal kecil, berkat dukungan d...
Kadin Sumbar Dorong Gotong Royong untuk Perkuat UMKM dan Efisiensi
KADIN Sumbar mendorong integrasi gotong royong untuk memfasilitasi pembelian bersama, meningkatkan efisiensi...
Harga Emas Antam Tutup Juli Naik Rp7.000 per Gram
Harga emas Antam tutup Juli menguat Rp7.000 menjadi Rp2.623.000 per gram; buyback naik jadi Rp2.398.000 dan...
Kemendag Pastikan Pasokan Minyakita Aman Meski DMO Turun
Kemendag menjamin pasokan Minyakita tetap aman meski realisasi DMO turun; distribusi dipantau lewat Bulog da...
Danantara Hadir di KSSK untuk Perkuat Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi
Danantara diundang sebagai observer dalam rapat KSSK untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan fiskal, moneter...