Warga Aceh Tenggara Mendesak Perbaikan Jembatan Mbarung dan Natam

KUTACANE — Puluhan ribu warga Aceh Tenggara mendesak pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan dua jembatan rangka baja, Mbarung dan Natam, yang ambruk akibat bencana hidrometeorologi.

Desakan itu muncul karena kedua jembatan menjadi akses utama bagi empat kecamatan dan sekitar 97 desa. Warga berharap akses dapat dipulihkan secepat mungkin agar mobilitas dan layanan dasar kembali normal.

Desakan warga dan kronologi

Menurut warga setempat, jembatan Mbarung dan Natam dibangun puluhan tahun lalu dan ambruk setelah bencana hidrometeorologi. Hingga kini, perbaikan belum terlihat di lapangan, sehingga menimbulkan keresahan publik.

"Hendaknya secepat mungkin dapat diakses kembali, sebagaimana dengan sebelumnya," kata Kamidan, warga Desa Mbarung Datuk Sudane, Rabu (14/10).

Warga menyerukan agar kedua jembatan itu menjadi prioritas program pembangunan daerah. Mereka menilai fungsi jembatan sangat vital bagi kegiatan sehari-hari, termasuk pendidikan dan perdagangan lokal.

Dampak terhadap akses pendidikan dan ekonomi

Gangguan pada dua jembatan tersebut memengaruhi arus mobilitas ribuan warga. Selain menjadi jalur utama antarwilayah, jembatan itu juga dilintasi oleh ribuan siswa dalam kegiatan belajar sehari-hari.

Terputusnya akses meningkatkan waktu tempuh dan biaya transportasi warga. Kondisi ini berpotensi menurunkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pasar lokal.

Wilayah terdampak

Jembatan penghubung itu melayani empat kecamatan utama. Kecamatan tersebut adalah:

• Lawe Alas
• Darul Hasanah
• Tanoh Alas
• Babul Rahmah

Secara keseluruhan, sekitar puluhan ribu warga bergantung pada akses dari kedua jembatan itu untuk aktivitas harian dan kegiatan ekonomi.

Seruan untuk prioritas perbaikan

Warga meminta pemerintah daerah menetapkan perbaikan jembatan Mbarung dan Natam sebagai program prioritas. Mereka berharap ada rencana kerja yang jelas, alokasi anggaran, dan jadwal perbaikan agar akses cepat pulih.

Selain perbaikan permanen, warga juga mengusulkan solusi sementara untuk menjaga kelancaran mobilitas hingga pengerjaan tuntas. Hal ini dinilai mendesak mengingat kebutuhan yang terus berlangsung setiap hari.

Jika tidak segera ditangani, gangguan akses berisiko memperparah kesulitan layanan publik dan menahan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.