Ketua NasDem Sumut Bela Ricky Antoni dan Kritik Sikap Gubernur
Medan, Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, tegas membela kadernya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Antoni, pada Kamis (30/7). Iskandar menilai kritik Ricky terkait sikap Gubernur Bobby Nasution yang meninggalkan rapat paripurna bukan keliru, melainkan upaya menjaga marwah DPRD dan etika lembaga. Pernyataan ini sekaligus kritik terhadap saran gubernur agar Ricky "belajar lagi".
Pembelaan terhadap Ricky Antoni
Iskandar menegaskan bahwa pernyataan Ricky bukan serangan pribadi terhadap gubernur. Menurut dia, itu adalah bentuk pengawasan politik dan representasi kepentingan publik.
"Ricky Antoni itu tidak perlu belajar lagi. Apa yang disampaikan itu sudah benar," tegas Iskandar.
Ia menambahkan bahwa sikap Ricky mencerminkan posisi resmi Partai NasDem dalam menjaga kehormatan lembaga legislatif.
Etika rapat paripurna dan hubungan antar lembaga
Iskandar menggarisbawahi peran rapat paripurna sebagai agenda resmi dan tertinggi di DPRD. Karena itu, seluruh pihak yang hadir wajib menjaga etika kelembagaan dan penghormatan terhadap forum.
"Lembaga eksekutif itu setara dengan lembaga legislatif. Jadi harus saling menghormati, saling menghargai," kata Iskandar, menjelaskan pentingnya kesejajaran peran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia memperingatkan bahwa jika kepala daerah terbiasa meninggalkan rapat, maka penghormatan terhadap legislatif berisiko menurun.
Respon terhadap gubernur dan tuntutan klarifikasi
Iskandar menilai respons Gubernur Bobby yang menyarankan Ricky "belajar lagi" tidak menyentuh substansi persoalan. Menurut Iskandar, yang lebih tepat adalah penjelasan alasan gubernur meninggalkan rapat paripurna.
Ia menekankan bahwa akar persoalan adalah etika penyelenggaraan pemerintahan dan penghormatan terhadap forum resmi DPRD, bukan komentar bernada merendahkan.
Dampak dan harapan ke depan
Iskandar berharap polemik ini menjadi pelajaran agar komunikasi antarlembaga tetap mengedepankan saling menghormati. Ia menilai menjaga hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif lebih penting untuk kepentingan masyarakat Sumatera Utara.
Dengan demikian, menurut Iskandar, kritik yang disampaikan Ricky layak dipertahankan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif dan upaya mempertahankan martabat lembaga.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Kejuaraan Karate Inkanas Open Pelajar Se-Sumut Dibuka di Batubara
Kejuaraan Karate Inkanas Open antar pelajar se-Sumut dibuka di Batubara, 325 atlet dari 12 daerah bersaing m...
Magister Manajemen USM-Indonesia Medan: Program untuk Profesional
Magister Manajemen USM-Indonesia Medan menawarkan program pascasarjana fleksibel dan aplikatif untuk ASN, ma...
Bupati Batubara Puji Bank Sampah Berseri Ubah Sampah Jadi Pakan
Bupati Batubara memuji Bank Sampah Berseri yang mengubah sampah rumah tangga menjadi pakan dan pupuk melalui...
Sumut Target Vaksinasi Rabies 15.000 HPR dan Aspirasi Publik Tuntas di Medan
Pemprov Sumut targetkan vaksinasi rabies 15.000 HPR dan bidik rekor MURI; selain itu masalah warga Medan dit...
Dugaan Ambil Batu Sungai di Irigasi Saba Bolak, APH Diminta Turun
Tokoh Sipirok minta APH periksa dugaan pengambilan batu sungai untuk rehabilitasi Irigasi Saba Bolak; dokume...
Pojok PBB Medan Raih Rp1,07 Miliar, Program Dilanjutkan
Pojok PBB Medan kumpulkan Rp1,07 miliar (15–18 Sept 2026); program dilanjutkan 21–30 Sept di tiga lokasi str...