Ketua NasDem Sumut Bela Ricky Antoni dan Kritik Sikap Gubernur
Medan, Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, tegas membela kadernya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Antoni, pada Kamis (30/7). Iskandar menilai kritik Ricky terkait sikap Gubernur Bobby Nasution yang meninggalkan rapat paripurna bukan keliru, melainkan upaya menjaga marwah DPRD dan etika lembaga. Pernyataan ini sekaligus kritik terhadap saran gubernur agar Ricky "belajar lagi".
Pembelaan terhadap Ricky Antoni
Iskandar menegaskan bahwa pernyataan Ricky bukan serangan pribadi terhadap gubernur. Menurut dia, itu adalah bentuk pengawasan politik dan representasi kepentingan publik.
"Ricky Antoni itu tidak perlu belajar lagi. Apa yang disampaikan itu sudah benar," tegas Iskandar.
Ia menambahkan bahwa sikap Ricky mencerminkan posisi resmi Partai NasDem dalam menjaga kehormatan lembaga legislatif.
Etika rapat paripurna dan hubungan antar lembaga
Iskandar menggarisbawahi peran rapat paripurna sebagai agenda resmi dan tertinggi di DPRD. Karena itu, seluruh pihak yang hadir wajib menjaga etika kelembagaan dan penghormatan terhadap forum.
"Lembaga eksekutif itu setara dengan lembaga legislatif. Jadi harus saling menghormati, saling menghargai," kata Iskandar, menjelaskan pentingnya kesejajaran peran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia memperingatkan bahwa jika kepala daerah terbiasa meninggalkan rapat, maka penghormatan terhadap legislatif berisiko menurun.
Respon terhadap gubernur dan tuntutan klarifikasi
Iskandar menilai respons Gubernur Bobby yang menyarankan Ricky "belajar lagi" tidak menyentuh substansi persoalan. Menurut Iskandar, yang lebih tepat adalah penjelasan alasan gubernur meninggalkan rapat paripurna.
Ia menekankan bahwa akar persoalan adalah etika penyelenggaraan pemerintahan dan penghormatan terhadap forum resmi DPRD, bukan komentar bernada merendahkan.
Dampak dan harapan ke depan
Iskandar berharap polemik ini menjadi pelajaran agar komunikasi antarlembaga tetap mengedepankan saling menghormati. Ia menilai menjaga hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif lebih penting untuk kepentingan masyarakat Sumatera Utara.
Dengan demikian, menurut Iskandar, kritik yang disampaikan Ricky layak dipertahankan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif dan upaya mempertahankan martabat lembaga.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Pemerintah Turunkan Bunga PNM Mekar menjadi 8% Flat per Tahun
Pemerintah menargetkan suku bunga PNM Mekar diturunkan menjadi 8% flat per tahun, didukung subsidi Rp2,6 tri...
Golkar Labura Terima SK Kepengurusan 2025–2030, Fokus Konsolidasi
DPD Golkar Labuhanbatu Utara menerima SK kepengurusan 2025–2030 dan menargetkan konsolidasi serta regenerasi...
Razia di Rutan Banda Aceh, Senjata Tajam dan Benda Terlarang Ditemukan
Razia gabungan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh menemukan senjata tajam dan barang terlarang, namun tidak menem...
Wali Kota: Sabang Potensial Jadi Gerbang Ekonomi dan Hub Maritim
Wali Kota Sabang hadir di seminar IKAL Aceh dan sebut Sabang berpotensi jadi hub maritim serta butuh kepasti...
Reses DPRK Subulussalam: Warga Keluhkan Lampu Jalan, Usulkan BLK Kecamatan
Warga Penanggalan keluhkan lampu jalan padam, usulkan BLK kecamatan, air bersih, dan penambahan kursi DPRK p...
Tuntutan 3 Tahun untuk Dua PSK Terkait Pemerasan ASN BPN di Medan
Dua PSK, Fajar dan Junia, dituntut tiga tahun penjara atas pemerasan terhadap ASN BPN Nias, Apriaman Lase, y...