Ketua NasDem Sumut Bela Ricky Antoni dan Kritik Sikap Gubernur
Medan, Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, tegas membela kadernya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Antoni, pada Kamis (30/7). Iskandar menilai kritik Ricky terkait sikap Gubernur Bobby Nasution yang meninggalkan rapat paripurna bukan keliru, melainkan upaya menjaga marwah DPRD dan etika lembaga. Pernyataan ini sekaligus kritik terhadap saran gubernur agar Ricky "belajar lagi".
Pembelaan terhadap Ricky Antoni
Iskandar menegaskan bahwa pernyataan Ricky bukan serangan pribadi terhadap gubernur. Menurut dia, itu adalah bentuk pengawasan politik dan representasi kepentingan publik.
"Ricky Antoni itu tidak perlu belajar lagi. Apa yang disampaikan itu sudah benar," tegas Iskandar.
Ia menambahkan bahwa sikap Ricky mencerminkan posisi resmi Partai NasDem dalam menjaga kehormatan lembaga legislatif.
Etika rapat paripurna dan hubungan antar lembaga
Iskandar menggarisbawahi peran rapat paripurna sebagai agenda resmi dan tertinggi di DPRD. Karena itu, seluruh pihak yang hadir wajib menjaga etika kelembagaan dan penghormatan terhadap forum.
"Lembaga eksekutif itu setara dengan lembaga legislatif. Jadi harus saling menghormati, saling menghargai," kata Iskandar, menjelaskan pentingnya kesejajaran peran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia memperingatkan bahwa jika kepala daerah terbiasa meninggalkan rapat, maka penghormatan terhadap legislatif berisiko menurun.
Respon terhadap gubernur dan tuntutan klarifikasi
Iskandar menilai respons Gubernur Bobby yang menyarankan Ricky "belajar lagi" tidak menyentuh substansi persoalan. Menurut Iskandar, yang lebih tepat adalah penjelasan alasan gubernur meninggalkan rapat paripurna.
Ia menekankan bahwa akar persoalan adalah etika penyelenggaraan pemerintahan dan penghormatan terhadap forum resmi DPRD, bukan komentar bernada merendahkan.
Dampak dan harapan ke depan
Iskandar berharap polemik ini menjadi pelajaran agar komunikasi antarlembaga tetap mengedepankan saling menghormati. Ia menilai menjaga hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif lebih penting untuk kepentingan masyarakat Sumatera Utara.
Dengan demikian, menurut Iskandar, kritik yang disampaikan Ricky layak dipertahankan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif dan upaya mempertahankan martabat lembaga.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Mahasiswa Magister RPL UNPAB Keluhkan Molornya Jadwal Sidang
Sejumlah mahasiswa Magister Manajemen RPL UNPAB mengeluhkan penundaan sidang yang diduga akibat kelalaian ok...
Asrul Hamdani Calon Tunggal Ketua HIPMI Batubara 2026-2029
Asrul Hamdani ditetapkan calon tunggal Ketua HIPMI Batubara 2026-2029 dengan program ekspor UMKM dan pusat i...
Kapolres Binjai Hadiri Penyambutan Pangdam I/BB di Makodim Langkat
Kapolres Binjai hadir pada penyambutan Pangdam I/BB di Makodim 0203/Langkat, Kamis 30 Juli, memperkuat siner...
Sergai Matangkan Pembentukan Mal Pelayanan Publik
Pemkab Serdang Bedagai mematangkan pembentukan Mal Pelayanan Publik lewat Forum Konsultasi Publik 30 Juli un...
Saksi JPU Bantah Tuduhan Korupsi Program BUMDesma di Samosir
Penasihat hukum terdakwa menyatakan saksi JPU membantah tuduhan penerimaan Rp179 juta dan menyoroti perbedaa...
Satres Narkoba Tangkap Penjual Sabu di Deliserdang, Sita 1,28 Gram
Satres Narkoba Polresta Deliserdang menangkap AKD (49) di Bakaranbatu pada 27 Juli dan menyita 1,28 gram sab...